Marak Pejabat di OTT KPK, Mahyudin: Praktik Demokrasi Indonesia Mahal Itu Fakta

Padang- Banyaknya pejabat publik yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat khawatir seluruh elemen bangsa terhadap masa depan negara Indonesia. Tak terkecuali kehawatiran tersebut juga dirasakan Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin.

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mensinyalir, fenomena tersebut disebabkan karena sistem demokrasi Indonesia belum sempurna. Sehingga dalam pelaksanaannya banyak pelaku demokrasi tersandung kasus korupsi.

"Biaya politik di Indonesia sangat mahal itu harus diakui. Untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur saja seorang kandidat mesti mengeluarkan ongkos politik untuk berbagai pembiayaan bisa diatas puluhan milyar Rupiah bahkan bisa 100 Milyar Rupiah. Ini sangat timpang jauh dengan gaji seorang Gubernur yang tidak sampai 50 juta Rupiah. Akhirnya banyak yang tersandung perbuatan koruptif untuk mengembalikan ongkos politiknya itu," kata Mahyudin.

Hal ini ia ungkapkan di hadapan sekitar 500 lebih mahasiswa dan mahasiswi UNP dan perguruan tinggi sekitar kota Padang dalam acara Roadshow Spirit Of Indonesia Seminar Motivasi, di Aula UNP, kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (22/3/2018).

Ditegaskan Mahyudin, demokrasi Indonesia saat ini masih jauh panggang dari api. Demokrasi di Indonesia ia anggap belum berbanding lurus dengan cita-cita nasional ini yang harus serius diperhatikan.

Bahkan, lanjut Mahyudin, pernah ada wacana agar pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dikembalikan saja kembali ke DPRD agar biaya demokrasi tidak mahal dan mudah diawasi.

"Jika anggota DPRD 50 orang tinggal kerahkan saja 2 agen KPK menjaga dan memantau 50 anggota itu sehingga mereka tidak bisa main-main sehingga potensi korupsi akan terminimalisir dan Indonesia akan lebih baik kedepannya," ujarnya.

Mahyudin mengingatkan bahwa cita-cita rakyat Indonesia bukan demokrasi. Demokrasi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama yakni menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

"Dengan praktik demokrasi yang baik dan benar serta tidak mahal dan sesuai dengan Pancasila maka kondisi adil dan makmur akan dirasakan rakyat. Rakyat akan mudah mengakses pendidikan, pekerjaan, pembangunan yang merata di seluruh daerah yang saat ini masih banyak rakyat yang belum tersentuh kondisi adil dan makmur tersebut," ungkapnya. ***