Pajak Pertalite Riau akan Diputuskan Senin Depan

PEKANBARU - Keputusan tentang penurunan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Riau, rencananya akan diagendakan dalam sidang paripurna minggu depan, tepatnya senin, (26/3/2018). Sidang akhir itu akan digelar usai diskusi kembali bersama fraksi - fraksi di DPRD Riau.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2011, Erizal Muluk setelah sebelumnya melakukan pertemuan bersama Pertamina dan Bapenda. Diharapkan penurunan pajak BPBBKB ini nantinya akan mengalihkan masyarakat ke pertalite yang sudah menurun harganya.

"Kita sudah bertemu Bapenda, sudah bertemu Pertamina dan sudah berdiskusi, untuk keputusan finalnya mungkin akan kita sidangkan Senin depan, tetapi kita masih harus rapat bersama fraksi dulu, menyepakati angka penurunan pajak ini," ujarnya.

"Kita berharap, kalau PBBKB ini kita turunkan, masyarakat akan lebih memilih pertalite saja. Karena, tentu pertalite kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan premium," harapnya.

Erizal Muluk kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada 'permainan' yang dilakukan oleh pihak Pertamina, hanya saja kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat dibingungkan. Ia pun menguraikan, bahwa Riau merupakan provinsi dengan pemakaian premium terbesar di Indonesia, yakni 60 persen, sedangkan penggunaan pertalite hanya 40 persen.

Padahal seharusnya, mesin kendaraan bermotor yang dikeluarkan pabriknya diatas tahun 2000 sudah memakai standar Euro III, dimana bahan bakar yang dianjurkan adalah minimal pertalite. Erizal menghimbau agar hal ini disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat.

"Bukan, bukan permainan, cuma konsumsi premium di Riau ini yang terbesar, sampai 60 persen, sehingga terjadi kelangkaan. Sementara, konsumen pertalite hanya 40 persen, kita sudah lihat grafiknya, dan perbandingannya dengan provinsi lain, Riau ini memang yang terbesar," paparnya.

"Makanya kita mengatakan pada Pertamina, agar disosialisasikan juga kepada masyarakat, kendaraan yang dibuat pabrik tahun 2000 itu sudah standar Euro III, itu minimal pakai pertalite, paling bagus pakai pertamax, coba saja baca di artikel otomotif, ada itu dijelaskan. Ini yang harus diketahui masyarakat, yakni jenis bahan bakar yang tepat sesuai dengan standar mesin kendaraannya, karena juga akan menjaga keawetan mesin," imbuhnya.

Sebelumnya fraksi - fraksi DPRD Riau terbagi atas dua pilihan terkait jumlah angka pajak pertalite. Dari fraksi Golkar sependapat atas usulan Pemprov Riau yang menurunkan hingga ke angka 7,5 persen, sedangkan fraksi lainnya memilih 5 persen, meski berharap ada kemungkinan menjadi 0 persen. ***