Operasi Non Yustisi di Pelalawan, Satpol PP Temukan Bangunan Tanpa Izin

PELALAWAN - Penyidik Satpol PP Pelalawan menggelar Operasi Non Yustisi dan Yustisi setelah mendapatkan dukungan dari Polres Pelalawan, Kejaksaan Negeri (Kejari), Pengadilan Negeri (PN) dan instansi yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (PPNS).

Operasi digelar di dua wilayah kecamatan. Di Kecamatan Pangkalan Kuras tepatnya di Kelurahan Sorek I petugas menemukan beberapa pelanggaran diantara pengusaha atau pemilik menambah bangunannya tanpa memiliki izin.

Di Kecamatan Kuala Kampar, petugas melakukan pemeriksaan perizinan usaha dan didapati bangunan tanpa dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Menurut Kasatpol PP dan Damkar Pelalawan, H Abu Bakar melalui Kabid Perundang-undangan, Amperadi didampingi Kasi Penyidik dan Penyelidikan, Ariadi, Minggu (25/3/2018), terkait itu pemilik bangunan dipanggil untuk diminta keterangan.

"Kita panggil mereka pengusaha yang bersangkutan untuk datang, kita minta penjelasannya. Karena diduga telah terjadi pelanggaran Perda," jelasnya.

Amperadi menjelaskan, semestinya jika ada penambahan bangunan pemilik atau pengusaha wajib melaporkan ke instansi terkait atas penambahan bangunan ruko tersebut.

"Makanya kita panggil mereka. Pemilik tidak bisa menunjukkan izin penambahan bangunan sehingga kita berikan teguran keras dan menyarankan untuk segera mengurus izin penambahan bangunannya," tegasnya.

Operasi Non Yustisi dan Yustisi yang digelar Tim Penyidik Satpol PP bertujuan untuk menertibkan usaha-usaha yang tidak memiliki izin serta penegakan Perda Nomor 07 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan.

"Ini juga bagian dari upaya kita untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pelalawan," tutup Amperadi, kepada GoRiau.com.***