Harga Pertalite Naik Lagi, DPRD Riau Sayangkan Sikap 'Diam - diam' Pemerintah, Wajar Rakyat Marah

PEKANBARU - Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite yang kembali terjadi di Riau sebesar Rp150 per liter kembali 'mengusik' rasa kesal masyarakat. Padahal, pemerintah baru saja menjanjikan akan menurunkan harga pertalite dengan mengurangi pajak yang tadinya 10 persen.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau Taufik Arrahman, kepada GoRiau.com, (27/3/2018), menyatakan bahwa pihaknya menganggap wajar jika masyarakat marah. Pasalnya, kenaikan pertalite ini seolah 'disesuaikan' dengan penurunan kuota premium yang terasa mulai langka diberbagai SPBU.

Tidak hanya itu, kenaikan inipun tidak disertai dengan pengumuman yang jelas kepada masyarakat oleh pihak pemerintah atau pertamina. Baik kenaikan pertalite, maupun kurangnya kuantitas premium.

"Kalau harganya mau dinaikkan kan harus diumumkan secara jelas kepada masyarakat, besok pagi harganya naik, malamnya disampaikan. Sekarang premium dihilangkan pelan-pelan, masyarakat beralih kepertalite, harganya tambah mahal, ya wajar masyarakat marah," ujarnya.

Taufik menyatakan, terkait harga dan pajak pertalite yang tinggi sebelumnya dikarenakan jenis bbm itu adalah opsi bagi masyarakat jika ingin kualitas yang lebih baik. Sementara kapasitas premium tetap dipenuhi, sehingga masyarakat memiliki pilihan, apakah ingin bbm murah atau bbm yang berkualitas dan lebih baik bagi mesin kendaraan.

Namun, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, dinilai seperti membuat masyarakat memilih dengan terpaksa untuk menggunakan pertalite. Karena seandainya masyarakat memang memilih pertalite secara sukarela, tidak akan ada gejolak dimasyarakat terkait tingginya pertalite dan langkanya premium ini.

"Pertalite, pertamax inikan sebelumnya adalah opsi bagi masyarakat yang ingin kualitas lebih baik, wajar harganya lebih tinggi, kalau mau murah ada premium. Sekarang inikan masyarakat seolah dipaksa memilih pertalite, misalnya kita harus ngantri lama menunggu premium, bisa sampai satu jam belum tentu dapat, jadinya ke pertalite sajalah," paparnya.

"Karena kalau masyarakat memang secara sukarela beralih kepertalite, tidak mungkin ada gejolak dimasyarakat kalau harganya dinaikkan atau premium dikurangi. Sekarang ini kita minta pemerintah jujur," imbuhnya lagi. ***