Bupati Mursini Hanya Izinkan Penebangan Kayu Jalur Sekali Per Tiga Tahun
![]() |
| Pertemuan antara DLh Kuansing dan pengurus jalur. (foto: Susrandah) |
Penulis: Wirman Susandi
Sebelum kayu jalur ditebang, Pemkab Kuansing melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memanggil 59 pengurus jalur tersebut.
"Kemaren sudah kita kumpulkan semua. Intinya, kita menanyakan keseriusan 59 desa yang di-SK-kan bupati tersebut. Apakah mereka benar-benar serius atau tidak," ujar Kepala DLH Kuansing, Jafrinaldi kepada GoRiau.com, Kamis (29/3/2018) siang di Telukkuantan.
Pada pertemuan tersebut, perangkat desa atau pengurus jalur diberi waktu untuk berpikir selama satu minggu. Rencananya, 2 April mendatang, DLH kembali mengumpulkan 59 pengurus jalur tersebut.
"Ini penting. Karena, bagi desa yang tahu ini yang membuat, maka 3 tahun ke depan baru diakomodir. Aturan ini khusus yang menebang kayu di dalam kawasan konsesi PT RAPP," papar Jafrinaldi.
Sejak tahun 2017, masyarakat Kuansing susah untuk mendapatkan izin penebangan kayu jalur. Hal itu seiring dengan perubahan kewenangan daerah. Dimana, pengelolaan kehutanan menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi.
Untuk mengurus izin penebangan kayu di areal PT RAPP, masyarakat harus mendapatkan berbagai rekomendasi. Terutama, dari dinas kehutanan atau lingkungan hidup dan dinas pariwisata dan kebudayaan.
Sebelum ini, Pemprov Riau telah mengadakan pertemuan dengan stakeholder terkait penebangan kayu jalur. Terutama, PT RAPP yang mempunyai greenbelt berisi kayu jalur. Pada prinsipnya, PT RAPP tidak menghalang-halangi penebangan kayu, asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku.***













