Diundang Hearing Bersama di Komisi B DPRD Riau, KNCI Titip 'Pesan' Untuk Kominfo

PEKANBARU - Aksi unjuk rasa yang digelar Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI), mendapat sambutan ramah dari DPRD Riau yang segera mengundang perwakilan aksi untuk hearing bersama di komisi II. Dalam kesempatan tersebut, KNCI kemudian meminta agar dewan menyampaikan penolakan pedagang kartu seluler dan pulsa terkait kebijakan pembatasan registrasi 1 NIK untuk 3 kartu kepada Kominfo.

Ketua DPD KNCI Riau Wahyudi, menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dengan kebijakan registrasi. Hanya saja, pembatasan jumlah kartu yang bisa didaftarkan untuk 1 NIK dinilai sangat merugikan pedagang. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar Kominfo tidak serta memblokir kartu paket internet, melainkan hanya kartu untuk telepon dan sms saja.

"Kami sebagai pedagang sadar dan mendukung kebijakan registrasi pemerintah, hanya jangan ada pembatasan. Sebagai usulan dari kami para pedagang yang terancam bangkrut, kalau boleh Kominfo tidak memblokir kartu paket internet, tetapi kartu untuk telepon dan sms saja," disampaikan Wahyudi, Senin, (2/4/2018).

"Karena pendapatan kami yang terbesar dari kartu data itu. Dan lagi yang sering menjadi modus penipuankan kartu untuk menelepon dan sms, bukan data," imbuhnya.

Menanggapi aspirasi dari KNCI tersebut, dewan kemudian berjanji akan segera menyampaikan usulan dan penolakan ini kepada Kominfo dan pemerintah.

"Terimakasih atas aspirasi dari KNCI, kami selaku wakil rakyat akan menyampaikan usulan ini segera kepada pemerintah, dan kepada Kominfo agar segera ditanggapi. Kami menyadari arti keberadaan saudara sebagai ukm yang berkontribusi besar menggerakkan roda ekonomi, tentu kami juga akan berusaha mencari solusi terbaik atas permasalahan yang membelit saudara - saudara," tutup Ketua Komisi II DPRD Riau Ma'mun Solikhin kepada perwakilan KNCI. ***