Perlu Adaptasi Pembayaran Non Tunai, Ini Kendala Pemprov Riau

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun ini mulai menerapkan transaksi non tunai dalam setiap transaksi pembayaran belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2018.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprov Riau, Syahrial Abdi mengatakan, bahwa Pemprov Riau terus berupaya melakukan penyesuaian untuk melancarkan pelaksanaan pembayaran non tunai tersebut pada setiap bulannya dan terhitung sudah tiga bulan berjalan.

"Ini kan baru diberlakukan, jadi masih perlu adaptasi dan penyesuaian oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Alhamdulillah urusan pembayaran non tunai dua bulan yang lalu sudah tuntas dan bisa dicairkan," kata Syahrial di Kantor Gubernur Riau, Selasa (3/4/2018).

Menurut Syahrial, kendala yang dihadapi oleh OPD di lingkup Pemprov Riau dalam pelaksanaan pembayaran non tunai, diantaranya saat pembayaran honor hasil retribusi dengan masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Begitu juga saat membeli konsumsi rapat yang biasanya dibeli di toko kecil.

"Contohnya untuk membeli konsumsi rapat, habisnya nggak sampai sejuta. Tentu kami belinya ditoko kecil. Saat pembayaran susah karena mereka nggak punya rekening dan mereka tidak di hutang. Sedangkan kami tidak bisa tunai dalam membayarnya," urai mantan Pj Bupati Kampar. ***