Rampungkan Seleksi Calon Anggota BPK, DPD: Yang Masuk Peringkat 5 Besar Kita Serahkan ke DPR

JAKARTA - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kemarin, merampungkan tahapan uji kepatutaan dan kelayakan atau fit and proper test calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2018.

Kekurangan tenaga pemeriksa dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi fokus pertanyaan para senator kepada 18 calon anggota BPK.

Ketua Komite IV DPD, Ajiep Padindang menegaskan, uji kepatuan dan kelayakan terhadap 18 calon anggota BPK di DPD bukan sekadar seremonial.

Tahapan tersebut merupakan mandat undang-undang dan bahan pertimbangan DPR untuk memilih calon anggota BPK.

"Kalau ada anggapan pertimbangan DPD kurang diperhatikan, itu salah besar. Kami melakukan uji kepatutan dan kelayakan secara serius, karena apa yang diputuskan DPD menjadi dasar pertimbangan untuk memilih anggota BPK," ujar Ajiep di Ruang Rapat Komite IV DPD, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Mengenai kriteria penilaian, ungkap dia, DPD mengedepakan aspek kompetensi dan integritas sebagai poin utama. Sebab, kapasitas seorang anggota BPK bukan sekadar mengerti soal audit keuangan. Mereka harus benar-benar terpanggil untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.

"Bagaimana komitmen mereka terhadap masalah keungan di daerah juga menjadi peratian kami. Meski keuangan daerah semakin baik, kami berharap, BPK memperjuangkan peran Restrorative Justice untuk mengejar kerugian negara," jelas Senator asal Sulawesi Selatan ini.

Sementara itu, Anggota Komite IV DPD, Edison Lambe menambahkan, DPD akan memberikan penilaian berjenjang atau peringkat kepada 18 calon anggota BPK yang telah melakukan uji kepatuan dan kelayakan. Hasil tersebut, lanjut dia, akan menjadi dasar pertimbangan DPR untuk memilih anggota BPK.

"Ini tahapan terakhir fit and proper test. Rabu (11/4), kami akan plenokan rangking terhadap 18 calon anggota BPK. Kemudian, peringkat 5 besar calon anggota BPK direkomendasikan kepada DPR," jelas dia.

Edison meminta, para calon anggota BPK yang telah memamaperkan visi dan misi dihadapan Komite IV DPD, menjaga komiten ketika terpilih menjadi anggota BPK. Dengan begitu, para anggota BPK baru ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas ke depan.

"BPK harus menjadi lembaga yang kredibel dan ankuntabel. Saya juga berharap, BPK ke depan bisa lebih bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian dan lembaga lainnya," tandasnya.

Sebelumnya, salah satu calon anggota BPK, Haryo Budi Wibowo menyatakan, BPK harus mengedepankan penyelesaian masalah keuangan di daerah.

Menurutnya, BPK harus memperjuangkan peran Restrorative Justice untuk mengejar kerugian negara.Sementara Marwat menilai, kekurangan tenaga pemeriksa merupakan penyebab utama kurang maksimalnya hasil pemeriksaan BPK.

Karenanya, ia mengusulkan, perubahan struktur organisasi, melakukan perubahan kebijakan kepegawaian dengan memperbesar proporsi tenaga pemeriksa dibandingkan proporsi tenaga penunjang.

Berikut ini adalah 19 Calon Anggota BPK periode 2018-2023:

Wewe Anggreaningsih, drs Sutrisno SE MM Akt (Akuntan pendidik/publik/auditor ahli), Marwat PhD, Ak, CA, CMA (Ketua prog studi S2 Magister Akutansi Univ Kristen Satya), Agus Joko Pramono (Anggota II BPK RI ), Endang Sukendar, S.Kom,ST,MM (Dosen Informatika AMIK Bumi Nusantara Cirebon), Ir Rachmat Manggala Purba, SE, MM (Direktur Utama PT Rekajasa Mitra Persada Indonesia ,Konsultan Manajemen).

Dr Franky Ariyadi SE, SH, MM (Sub Brand Head KCP KOPO PT BTN (persero) Tbk), Dr Ir Bambang Joko Pratondo Msi (Surveyor Pemetaan Madya (Pembina Tingkat I/IVB Badan Informasi Geospasial (BIG), Moh Mir Purnama (Konsultan pengembangan usaha), Sardin Lingga (Managing Director PT Link&Grant (LG) Consulting, DR Ir Deddy Supriady Bratakusumah (Widyasuara Utama Bappenas).

DR Soemardjijo, drs, SE,Ak, CA (Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta), Pangulu Olcan SimorangkirWidjanarko (Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro), Yfes S Palambang ST, DR Ir Adil Tobing, SE, MM, (Dosen Pascasarjana Manajemen Bisnis/Perbankan di Indonesia Banking Scholl/LPPI Kemang )

Ir Dwi Hary Soeryadi M.MT, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Jakarta, Dr Muhammad Syarkawi Rauf, SE, ME, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2012-2017 dan terakhir Haryo Budi Wibowo, Haryo Wibowo&Partner Law Firm. ***