Pansus LKPJ Soroti Kelebihan Belanja Pegawai Pemprov Riau 2017

PEKANBARU - Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Riau menemukan adanya kelebihan dana belanja pegawai Pemprov Riau sebesar Rp388 miliar pada LKPJ Pemprov Riau tahun 2017. Sehingga hal ini menjadi 'tanda tanya' bagi pihak pansus kepada Pemprov Riau dalam rapat bersama perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan beberapa BUMD Riau.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Riau Aherson menuturkan, anggaran belanja pegawai tahun 2017 adalah Rp2,3 triliun dalam APBD, namun hanya terealisasi sebesar Rp1,9 triliun.

Persoalannya, belanja untuk gaji guru SMA dan SMK sudah dilimpahkan sebagai tanggung jawab provinsi, maka seharusnya intensifnya pun bertambah. sehingga kelebihan ini seharusnya tidak terjadi.

"Sudah kita tanyakan tadi, terkait adanya perbedaan angka antara anggaran belanja pegawai Rp2,3 triliun, sedangkan realisasi Rp1,9 triliun. Tapi Kepala BPKAD kebetulan lagi rapat di luar kota, jadi pertanyaan ini belum bisa dijawab," terang Aherson.

"Kita kan harus bicara data, jadi belum bisa dijawab, cuma kalau menurut kami itu cukup besar selisih angkanya Rp388 milyar. Mestinya nambah belanja pegawai itu, karena SMA dan SMK itu belanja kita sekarang, mereka saja bingung jawabnya," ucapnya.

Terkait hal itu, Aherson menerangkan pihaknya harus menunggu hingga rapat selanjutnya dijadwalkan. Karena yang dapat menjawab pertanyaan ini hanya kepala BPKAD.

"Kita belum bisa bicara banyak tentang itu, karena dia yang tahu bagaimana (kepala BPKAD), makanya nanti akan kita jadwalkan lagi rapatnya," tutupnya. ***