Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jokowi Hadir di Sidang PN Jaktim, Bawa Ijazah Asli UGM Patahkan Tudingan Roy Suryo
Hukum
15 jam yang lalu
Jokowi Hadir di Sidang PN Jaktim, Bawa Ijazah Asli UGM Patahkan Tudingan Roy Suryo
2
Naskah UU Ketenagakerjaan Tak Jelas, Serikat Pekerja Peringatkan Ancaman Perselisihan Hubungan Industrial
Umum
13 jam yang lalu
Naskah UU Ketenagakerjaan Tak Jelas, Serikat Pekerja Peringatkan Ancaman Perselisihan Hubungan Industrial
3
BPS Umumkan Angka Pengangguran Terbaru, Sektor Pertanian dan Perdagangan Jadi Penyelamat Tenaga Kerja Nasional
Umum
13 jam yang lalu
BPS Umumkan Angka Pengangguran Terbaru, Sektor Pertanian dan Perdagangan Jadi Penyelamat Tenaga Kerja Nasional
4
Iwan Bule Dukung Kapolri Suyudi Usut Tuntas Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Hukum
17 jam yang lalu
Iwan Bule Dukung Kapolri Suyudi Usut Tuntas Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
5
NOC Indonesia Perkuat Kolaborasi dengan ITTF, IPL Siap Gelar WTT Youth 2027 di Bali
KOI
16 jam yang lalu
NOC Indonesia Perkuat Kolaborasi dengan ITTF, IPL Siap Gelar WTT Youth 2027 di Bali
6
Ketua Umum KONI Pusat Minta PB ABTI Satukan Indonesia Melalui Bola Tangan
KONI
9 jam yang lalu
Ketua Umum KONI Pusat Minta PB ABTI Satukan Indonesia Melalui Bola Tangan
Home  /  Berita  /  Riau

Pakar Lingkungan Sarankan Menteri Siti Nurbaya Menggoreng Isu Sosial Budaya dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pakar Lingkungan Sarankan Menteri Siti Nurbaya Menggoreng Isu Sosial Budaya dalam Pembangunan Berkelanjutan
Elviriadi (kiri) berfoto bersama Menteri LHK Siti Nurbaya
Jum'at, 13 April 2018 22:37 WIB
Penulis: Safrizal
SELATPANJANG - Menurut Pakar Lingkungan DR Elviriadi MSi, maraknya kasus kerusakan lingkungan dewasa ini disebabkan tidak terlaksananya konsep pembangunan berkelanjutan.

Katanya, pembangunan berkelanjutan itu terdiri dari tiga aspek;  ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Ketiganya harus selaras dan eksis.

"Tapi faktanya yang perihal sosial budaya tak pernah diperhatikan sama sekali," kata Elviriadi.

Saat ini, kata dia, menangkis isu deforestasi dengan perhutanan sosial, Hutan Tanaman Rakyat HTR dan Hutan Desa udah tak efektif lagi. Masih negara centris, dan agak sensitif jelang 2019.

"Jadi yang paling renyah itu, Menteri Siti Nurbaya menggoreng topik Sosial Budaya, yang nyaris tak terdengar dalam riuh wacana pembangunan berkelanjutan sejak dulu sampai jaman now," ujarnya.

Kata Elviriadi, ada setidaknya 3 alasan mendesak topik sosial budaya ini didorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 'komandan' nya.

Pertama, semua kesepakatan internasional (United Nations Conference on the Environment di Stockholm 1972,  Population Conference 1974, United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) di Rio de Jenairo sampai Paris Agenda kesemuanya bicara keunggulan sosial budaya komunitas sebagai basis pembangunan.

Kedua, fakta bahwa masyarakat pribumi lah yang ribuan tahun berjaya mengelola lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, mengkonservasi air bersih. Kemampuan itu terbangun dari modal sosial budaya pribumi dalam menata lingkungan alam. Ini yang tereduksi oleh Undang Undang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Indonesia, seolah mereka blenk.

Ketiga, dalam analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bab sosial budaya tak dihiraukan. Maka demo lah orang Sakai ke kantor Gubernur Riau. Konflik agraria tak terurai, dan yang approval itu hanya pemerintah dan swasta monokultur. Padahal, kapasitas budaya (kearifan lokal) itulah coor competence bangsa Indonesia, jati diri dan alat survive kita dalam pertarungan sumberdaya alam global.

"Celakanya ketika alam rusak, gambut mengering dan mudah terbakar, justru orang arif di kampung itu pula yang dieksekusi," kata Elviriadi di akhir bincang-bincang dengan GoRiau. ***

Kategori:PON, Riau
wwwwww