Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kuasa Hukum Tepis Isu Sarwendah Ajukan Gugatan Cerai kepada Ruben Onsu
Umum
21 jam yang lalu
Kuasa Hukum Tepis Isu Sarwendah Ajukan Gugatan Cerai kepada Ruben Onsu
2
Teuku Ryan Wajib Nafkahi Anak, Ria Ricis Resmi Jadi Janda
Umum
21 jam yang lalu
Teuku Ryan Wajib Nafkahi Anak, Ria Ricis Resmi Jadi Janda
3
Icha Yang Pukau Pengunjung Whiterabit Monteyra
Umum
20 jam yang lalu
Icha Yang Pukau Pengunjung Whiterabit Monteyra
4
Satoru Mochizuki Tetapkan 13 Pemain Timnas Wanita Tampil di Piala Asia Wanita U 17
Olahraga
7 jam yang lalu
Satoru Mochizuki Tetapkan 13 Pemain Timnas Wanita Tampil di Piala Asia Wanita U 17
5
Indonesia Melaju ke Final Piala Uber 2024, Komang Ayu Jadi Bintang
Olahraga
6 jam yang lalu
Indonesia Melaju ke Final Piala Uber 2024, Komang Ayu Jadi Bintang
6
Ginting Kalahkan Chou Tien Chen, Indonesia Unggul 1-0
Olahraga
4 jam yang lalu
Ginting Kalahkan Chou Tien Chen, Indonesia Unggul 1-0
Home  /  Berita  /  Riau

Pakar Lingkungan Sarankan Menteri Siti Nurbaya Menggoreng Isu Sosial Budaya dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pakar Lingkungan Sarankan Menteri Siti Nurbaya Menggoreng Isu Sosial Budaya dalam Pembangunan Berkelanjutan
Elviriadi (kiri) berfoto bersama Menteri LHK Siti Nurbaya
Jum'at, 13 April 2018 22:37 WIB
Penulis: Safrizal
SELATPANJANG - Menurut Pakar Lingkungan DR Elviriadi MSi, maraknya kasus kerusakan lingkungan dewasa ini disebabkan tidak terlaksananya konsep pembangunan berkelanjutan.

Katanya, pembangunan berkelanjutan itu terdiri dari tiga aspek;  ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Ketiganya harus selaras dan eksis.

"Tapi faktanya yang perihal sosial budaya tak pernah diperhatikan sama sekali," kata Elviriadi.

Saat ini, kata dia, menangkis isu deforestasi dengan perhutanan sosial, Hutan Tanaman Rakyat HTR dan Hutan Desa udah tak efektif lagi. Masih negara centris, dan agak sensitif jelang 2019.

"Jadi yang paling renyah itu, Menteri Siti Nurbaya menggoreng topik Sosial Budaya, yang nyaris tak terdengar dalam riuh wacana pembangunan berkelanjutan sejak dulu sampai jaman now," ujarnya.

Kata Elviriadi, ada setidaknya 3 alasan mendesak topik sosial budaya ini didorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 'komandan' nya.

Pertama, semua kesepakatan internasional (United Nations Conference on the Environment di Stockholm 1972,  Population Conference 1974, United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) di Rio de Jenairo sampai Paris Agenda kesemuanya bicara keunggulan sosial budaya komunitas sebagai basis pembangunan.

Kedua, fakta bahwa masyarakat pribumi lah yang ribuan tahun berjaya mengelola lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, mengkonservasi air bersih. Kemampuan itu terbangun dari modal sosial budaya pribumi dalam menata lingkungan alam. Ini yang tereduksi oleh Undang Undang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Indonesia, seolah mereka blenk.

Ketiga, dalam analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bab sosial budaya tak dihiraukan. Maka demo lah orang Sakai ke kantor Gubernur Riau. Konflik agraria tak terurai, dan yang approval itu hanya pemerintah dan swasta monokultur. Padahal, kapasitas budaya (kearifan lokal) itulah coor competence bangsa Indonesia, jati diri dan alat survive kita dalam pertarungan sumberdaya alam global.

"Celakanya ketika alam rusak, gambut mengering dan mudah terbakar, justru orang arif di kampung itu pula yang dieksekusi," kata Elviriadi di akhir bincang-bincang dengan GoRiau. ***

Kategori:Umum, Riau
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/