Review Narasi dan Matriks Rencana Aksi Daerah SDGs, Meranti Perlu Penyempurnaan Beberapa Indikator

SELATPANJANG - Pemerintah Kepulauan Meranti menggelar rapat koordinasi (Rakor) Revies Narasi dan Matrik Rencana Aksi Pembangunan Daerah Berkelanjutan (SDGs), Rabu (18/4/2018). Kegiatan ini dalam rangka menjaga pembangunan demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.

Kegiatan oleh Badan Pembangunan eknoDaerah (Bappeda) ini dipusatkan di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti Jalan Dorak Selatpanjang, Rabu (18/4/2018).

Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Bappeda Kepulauan Meranti H Maamun Murod, narasumber dari Bappeda Provinsi Riau, Kepala dinas/ badan dan bagian di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Dijelaskan Maamun Murod, kegiatan ini sangat penting dalam menyempurnakan narasi dan matrik rencana aksi daerah yang telah disusun oleh seluruh OPD yang ada. Sehingga, tersusun rencana aksi daerah yang benar-benar sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan kebutuhan masyarakat daerah.

Dan yang tak kalah penting, tambah Murod, adalah menjalankan amanat peraturan Presiden RI, yang mengintruksikan dalam setiap penyusunan rencana pembangunan daerah harus mencantumkan SDGs.

Dalam rapat yang melibatkan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Meranti tersebut, diinformasikan bahwa Provinsi Riau telah ditunjuk oleh Bappenas untuk menjadi percontohan SDGs, karena dianggap paling siap.

Selama itu berlangsung Provinsi Riau telah didatangi Provinsi Jawa Barat, Banten, dan lainnya. Itu diakui oleh pihak Bappeda Provinsi Riau, dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan telah terpilih 3 kabupaten menjadi asistensi SDGs Provinsi Riau, salah satunya Kepulauan Meranti.

Adapun beberapa poin yang menjadi fokus penyusunan SDGs meliputi beberapa indikator yakni  tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahlera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak.

Selain itu energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan penumbuhan ekonomi, industri. Inovasi dan Infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan permukiman yang berkelanjutan.

Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. 

Dari penjelasan Pemerintah Provinsi Riau, hasil review Bappeda, beberapa matriks dan narasi SDGs Kabupaten Kepulauan Meranti masih perlu penyempurnaan di beberapa indikator. Salah satunya pengisian form yang mencantumkan objek pertimbangan SDGs, ketersediaan pelabuhan strategis dan lainnya.

Menyikapi masalah ini OPD terkait diminta untuk menyempurnakan matriks indikator SDGs itu. Dalam kegiatan itu masing masing Pokja bergerak cepat untuk mencapai target penuntasan SDGs paling tidak mencapai 90 persen. (rls)