Jika Dimaksimalkan, Wilayah Pesisir Riau Bisa Tingkatkan PAD

PEKANBARU - Provinsi Riau ternyata masih memiliki banyak potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah perikanan yang menjadi mata pencaharian utama wilayah pesisir. Sayangnya, wilayah pesisir ini belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah untuk dikelola dengan maksimal.

Anggota Komisi III DPRD Riau Firdaus mengatakan kepada GoRiau.com, Kamis, (19/4/2018), wilayah pesisir memang memiliki banyak potensi. Tidak hanya dari segi tangkapan perikanan, maupun retribusi yang dipungut dari kapal - kapal besar yang memasuki perairan.

"Banyak sumber potensi PAD yang bisa digali dari pesisir, ada produksi perikanan tangkapnya ataupun retribusi yang bisa kita pungut dari kapal - kapal besar yang lewat melalui perairan kita," ujarnya.

Untuk itu, Firdaus pun meminta agar Pemprov Riau akan mulai melirik dan mengelola wilayah ini dengan maksimal. Karena selama ini, menurutnya wilayah tersebut masih rendah dalam kontribusinya menyumbang untuk PAD, padahal, Riau memiliki wilayah pesisir yang cukup luas.

"Oleh karena itu, Pemprov Riau harus memiliki keseriusan untuk mengelola pesisir, karena selama ini belum nampak perubahan angkanya. Padahal kita sudah terbitkan perda yang mengatur izin usaha perikanan tangkap, seharusnya ada pendapatan yang bertambah dari sana," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Firdaus juga menuturkan, retribusi kapal - kapal besar ini harus dikejar. Yakni dengan menertibkan perizinan kapal yang masuk ke perairan Riau. Hal ini nantinya juga akan berdampak pada pencegahan pencurian ikan.

"Kita harus tegas menjalankan ini, karena ada saja beberapa kapal yang tidak memiliki izin untuk kegiatan ekspor dan impor. Apalagi di Rokan Hilir itu, marak sekali pencurian ikannya, sudah itu pajaknya kita tidak dapat, dua kali kita rugi. Makanya inikan harus segera ditegaskan dan ditertibkan," paparnya.

Kemudian, Firdaus juga menyatakan bahwa sudah saatnya pemerintah tidak hanya bergantung pada pendapatan dari DBH Migas, sehingga potensi lain bisa digarap dan memberikan hasil yang optimal. Karena jika dibiarkan, dikhawatirkan potensi wilayah pesisir ini akan tergerus, sehingga pengawasannya harus dikencangkan kembali.

"Kita jangan hanya bergantung pada DBH Migas saja, harus kreatif mengembangkan potensi lainnya. Pertama, pengawasan di daerah pesisir harus diperketat lagi, kemudian, Pemprov harus mulai membangun pelabuhan perikanan pantai, sehingga kapal akan berangkat dengan satu pintu. Intinya sarana dan prasarana yang mendukung harus segera dibangun dalam mengoptimalkan potensi ini untuk tingkatkan PAD kita," pungkasnya. ***