Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Iwan Bule: Putusan MK Tepat, Tak Ada Cawe-Cawe Presiden di Pemilu 2024 Lalu
Politik
24 jam yang lalu
Iwan Bule: Putusan MK Tepat, Tak Ada Cawe-Cawe Presiden di Pemilu 2024 Lalu
2
Bernard van Aert Resmi Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
12 jam yang lalu
Bernard van Aert Resmi Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
3
PERBASI Panggil 14 Pemain untuk Ikut TC Tahap Kedua Timnas Basket U-18 Putri di Bali
Olahraga
12 jam yang lalu
PERBASI Panggil 14 Pemain untuk Ikut TC Tahap Kedua Timnas Basket U-18 Putri di Bali
4
PT Pertamina Siap Dukung PB Percasi Lahirkan Pecatur Andal
Olahraga
2 jam yang lalu
PT Pertamina Siap Dukung PB Percasi Lahirkan Pecatur Andal
5
Susanto Megaranto Kalah, IM Gilbert Elroy Tarigan Bermain Remis
Olahraga
1 jam yang lalu
Susanto Megaranto Kalah, IM Gilbert Elroy Tarigan Bermain Remis
Home  /  Berita  /  Sumatera Utara

Lawan Politik Uang Saat Pilkada Kata Mendagri

Lawan Politik Uang Saat Pilkada Kata Mendagri
Rabu, 25 April 2018 07:05 WIB
MEDAN - - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengharapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018 menjadi suatu proses dalam upaya memilih kepala daerah yang amanah demi kemaslahatan masyarakat dan daerah.

"Ini pesta demokrasi, harus gembira. Gunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin yang amanah," katanya saat menghadiri acara Pembekalan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasangan calon Kepala Daerah-Gubernur, Wali Kota, Bupati beserta para Wakil di Kantor Gubsu.

Mendagri juga mengingatkan dan mengajak masyarakat agar melawan politik uang. "Panwas harus bertindak tegas. Hindari bentuk apapun terhadap politik uang," tegas Tjahjo Kumolo.

Mendagri juga mengajak kepada pasangan calon untuk beradu konsep, gagasan dan program pada Pilkada serentak khususnya para calon di Provinsi Sumatera Utara.

"Jangan kampanye yang berujar kebencian, SARA, fitnah, bangun optimisme masyarakat di Sumut khususnya untuk mau membangun dan maju ke depan," ujar Mendagri.

Mendagri juga menegaskan kepada calon kepala daerah yang sudah mengikuti pembekalan ini diharapakan sesuai dengan hasil-hasil harta kekayaannya harus dapat dipertanggung jawabkan.

"Jangan nanti saat LHKPN hartanya sedikit. Kemudian ketika terpilih hartanya langsung meningkat. Nah, di sini pasti timbul pertanyaan. Kalau memang ada hasil korupsi akan kita periksa," pungkas Tjahjo Kumolo. ***

Editor:Wen
Sumber:Analisa
Kategori:Sumatera Utara, Politik
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/