DPP PI Ajak Masyarakat Kawal Pilkada Serentak dalam Kebhinekaan

MEDAN - Dewan Pengurus Provinsi Pergerakan Indonesia (DPP PI) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dalam bingkai kebhinekaan suku, agama, RAS dan antar golongan.

Ketua DPN Pergerakan Indonesia, Sereida Tambunan mengatakan, DPN PI mengajak semua peserta dari 70 organisasi yang hadir dalam kegiatan itu untuk mengawal Pilkada Serentak bahkan Pemilu 2019.

"Kita generasi muda ini juga punya cita-cita membangun bangsa, membawanya ke arah yang lebih baik dan bagaimana memerangi hoax. Semua generasi muda harus bertekad untuk mengawal pilkada dan Pilpres," katanya dalam dialog interaktif nasional yang digelar di Medan.

Sereida juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya kaum muda, untuk mengawal seluruh proses demokrasi, guna memberikan pelajaran politik yang baik bagi masyarakat.

"Jangan kita yang terpecah belah. Generasi harus bersatu. Ingat, musuh kita yang paling utama adalah koruptor yang menghabiskan duit rakyat. Mari kita perangi bersama," pungkasnya.

Dalam acara dialog interaktif nasional tersebut juga dihadiri oleh narasumber seperti Kepala Departemen Sosiologi Fisip UGM, Arie Sujito, Direktur Said Aqil Siroj Intitute yang juga Ketua Komnas HAM 2016-2017, M Imdadun Rahmat, Ketua Umum Bakomubin Pusat, H Ali Muchtar Ngabalin dan Tokoh Pemuda Badko HMI Sumut, Muzakir Ridha.

Muzakir Ridha dalam paparannya menilai demokrasi di Indonesia, khususnya Sumut ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan tidak dipercayai lagi siapa pun yang maju untuk dipilih.

"Itu berarti ada ketidakpercayaan pada sistem itu. Apalagi kemungkinan besar tidak percaya karena dipilih pun tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena infrastruktur tetap rusak," ujarnya.

Ketua Umum Bakomubin Pusat, H Ali Muchtar Ngabalin pada kesempatannya berbicara di hadapan publik mengatakan moral seorang pemimpin yang santun menjadi modal utama dalam menentukan pilihan.

"Peran mubaligh dan tokoh lintas agama dalam mengawal Pilkada ini sangat penting. Jadi Pilkada Sumut ini harus menjadi baromoter Pilkada serentak tahun 2018 di Indonesia," paparnya.

Ketua Komnas HAM 2016-2017, M Imdadun Rahmat yang berbicara dari perspektif terkait apatisme masyarakat yang sudah tidak lagi merasakan manfaat Pemilu dan Pilkada.

"Demokrasi menjalankan dalam mencapai tujuan tapi tidak dirasakan masyarakat. Tidak akan tujuannya tercapai jika sarannya tidak ideal," jelasnya.***