Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gibran Temui Prabowo di Istana, Sampaikan Niat Mundur dari Posisi Wapres
Nasional
20 jam yang lalu
Gibran Temui Prabowo di Istana, Sampaikan Niat Mundur dari Posisi Wapres
2
Puan Tolak Berandai Soal Kursi Wapres, Pakar BRIN Sebut Penggantian Tergantung Presiden
Umum
21 jam yang lalu
Puan Tolak Berandai Soal Kursi Wapres, Pakar BRIN Sebut Penggantian Tergantung Presiden
3
Koko Heru Setyo Nugroho Tangani Persiapan Timnas Indonesia Menuju Prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029
Basket
17 jam yang lalu
Koko Heru Setyo Nugroho Tangani Persiapan Timnas Indonesia Menuju Prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029
4
17 Pemain Ikut Persiapan Timnas Basket Indonesia Menuju Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029
Basket
17 jam yang lalu
17 Pemain Ikut Persiapan Timnas Basket Indonesia Menuju Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029
5
Pergub Zona Bebas Air Tanah di Jakarta Tidak Maksimal
Umum
15 jam yang lalu
Pergub Zona Bebas Air Tanah di Jakarta Tidak Maksimal
6
Manajemen Garudayaksa FC Beri Waktu Libur Momen Jeda FIFA Matchday
Sepakbola
17 jam yang lalu
Manajemen Garudayaksa FC Beri Waktu Libur Momen Jeda FIFA Matchday
Home  /  Berita  /  Riau
Berita Khusus Pilgubri 2018

Cegah Korupsi, Ini Langkah Paslon Nomor 2 Lukman Edy Hardianto

Cegah Korupsi, Ini Langkah Paslon Nomor 2 Lukman Edy Hardianto
Sabtu, 28 April 2018 20:03 WIB
Penulis: Winda Mayma Turnip
PEKANBARU - Cagub Riau Nomor Urut 2, Lukman Edy menjelaskan praktik korupsi di Riau kerap disebabkan oleh tiga hal, APBD, perizinan, dan juga transaksi jabatan tertentu.

Untuk mengantisipanya, Lukman menyatakan Riau harus berbenah dan modernisasi sistem pemerintahan dan administrasi disegala sektor dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.

“Untuk korupsi APBD sudah seharusnya Riau berbenah menggunakan e-planningdan e-budgeting. Tanpa e-planning dan e-budgeting maka tidak mungkin kita bisa mengatasi korupsi APBD,” kata Lukman saat debat kandidat Cagub-Cawagub Riau di Pekanbaru, Jumat 27 April 2018.

Sementara untuk menghentikan praktik korupsi perizinan, Lukman menyatakan Pemerintah Provinsi Riau harus beralih pada sistem satu atap.

Menurut Lukman, bukan zamannya lagi setiap warga Riau yang ingin mengurus perizinan harus bertatap muka langsung dengan Gubernur maupun Wakil Gubernur.

“Untuk korupsi perizinan, sudah saatnya Riau punya mall pelayanan publik dimana orang-orang (yang ingin mengurus perizinan) tak perlu lagi jumpa Gubernur dan Wakil Gubernur,” tegas Lukman.

Sedangkan untuk memupus korupsi pada bidang jabatan, Lukman mengusulkan Riau harus menerapkan e-procurement, yaitu integrasi secara elektronik pada pengelolaan seluruh rekrutmen jabatan.

Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini juga mengusulkan Merit System. “Supaya pengisian-pengisian jabatan itu sesuai dengan keahlian masing-masing ASN kita,” pungkas Lukman. (rls)

Kategori:Metropolitan, Riau
wwwwww