Hanya 45 Persen Infrastruktur Riau Bagus dan 70 Persen Kemiskinan Ada di Desa, Ini yang akan Dilakukan Lukman Edy - Hardianto Jika Jadi Gubernur

PEKANBARU - Riau berada dalam kondisi yang parah, pasalnya 45 persen infrasruktur yang ada rusak dan rakyat masih berada di garis kemiskinan dimana 70 persen kemiskinan itu ada di desa. Karena itu, dalam debat kandidat yang digelar KPU dan disiarkan langsung salah satu televisi nasional, Jumat (27/4/2018), calon gubernur dan wakil gubernur Lukman Edy - Hardianto menyampaikan program pamungkasnya dalam bentuk visi misi.

Pasangan nomor urut 2, Lukman Edy-Hardianto mendapat kesempatan kedua untuk memaparkan visi dan misinya. Dalam paparan di awal segmen, Lukman Edy memaparkan visi dan misinya jika terpilih sebagai Gubernur Riau mendatang, salah satunya program Rp1 miliar rupiah per desa per tahun. 

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan, puan-puan, encik-encik yang berbahagia, serta rakyat Riau yang menantikan perubahan untuk sebuah kebangkitan. Alhamdulilahirabbil alamin, Allah SWT memberikan kekayaan yang luar biasa untuk Riau, di atas minyak, di bawah minyak di tengah-tengah masyarakatnya yang terbuka, serta posisi yang strategis, karena terletak di Selat Malaka, selat yang paling ramai di dunia. Tapi hari ini kita mengalami negeri yang paradoks, karena pertumbuhan ekonomi paling rendah se-Indonesia. Tingkat kemiskinan dan kebodohan masih tinggi, dan infrastruktur baru 45% saja yang bagus. Tingkat kemiskinan 70% berada di pedesaan. Oleh sebab itu kami menawarkan sebuah program yang sederhana dan praktis, yaitu program 1 miliar rupiah per desa per tahun,'' ujarnya.

Dikatakan, program ini signifikan untuk mengatasi korupsi, karena transfer langsung ke desa. Kemudian signifikan menambah pertumbuhan, 2% sampai 7% setiap tahun. Dan tentu, program ini akan menaikkan kapasitas fiskal masyarakat di desa dari 1.5 miliar menjadi 3 miliar per tahun.

''Tapi harus didukung insfrastruktur dan konektifitas yang baik, pemerintah yang kuat, serta kepemimpinan yang tegas," urai mantan Ketua Pansus RUU Pemilu tersebut. (rls)