Nelayan Jadi Penyumbang Terbesar Angka Kemiskinan di Riau, Mansyur: Kita Hilangkan Stigma itu, dengan Ranperda ini..

PEKANBARU - Ternyata, nelayan disebutkan sebagai penyumbang angka kemiskinan terbesar di Riau. Hal inilah yang menjadi sorotan utama pansus dalam membentuk rancangan peraturan daerah (Ranperda) perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan budidaya ikan, bekerja sama dinas perikanan.

Salah satu anggota pansus yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Riau Mansyur, kepada GoRiau.com menjelaskan, sudah dalam tahap finalisasi, Ranperda ini nantinya akan mengatur tentang bantuan bagi nelayan dalam bentuk asuransi dan mempermudah nelayan untuk mendapatkan kredit, dan kemudahan lainnya yang membantu menunjang kesejahteraan para nelayan di Riau.

"Kita ingin menghilangkan stigma yang menyebutkan, selama ini nelayan adalah penyumbang angka kemiskinan terbesar. Makanya, dalam Ranperda ini akan diatur hal - hal seperti asuransi untuk nelayan, mempermudah mereka untuk kredit, dan bantuan lainnya. Dari pusat memang sudah ada bantuan asuransi nelayan, tapi kita ingin penguatan, karena perda ini akan semakin membantu mereka," paparnya, Senin, (30/4/2018).

Mansyur mengungkapkan, mempertimbangkan resiko yang harus ditanggung nelayan untuk mencari ikan di laut, Ranperda ini semakin sangat penting. Karena tingginya tingkat kecelakaan saat melaut, ditambah pencemaran air seperti tumpahan minyak yang otomatis membuat nelayan tak dapat menangkap ikan, asuransi sangat dibutuhkan.

"Tingkat kecelakaan saat melaut itukan tinggi, misalnya cuaca buruk, ombak besar itu pasti membahayakan dan bisa menjadi musibah. Apalagi kalau ada pencemaran di air, seperti limbah atau tumpahan minyak, mereka tidak bisa mendapatkan ikan sama sekali, maka inilah Ranperda yang kita atur untuk melindungi nelayan - nelayan kita," Mansyur menegaskan.

Ditambahkannya, selain mengatur asuransi dan memudahkan kredit dan bantuan lain- lain, perda ini juga akan mengatur zonasi serta melindungi nelayan untuk pembudidayaan ikan.

"Kita juga atur zonasi atau pembagian wilayah - wilayah perairan itu, supaya jangan ada bentrokan. Misalnya, daerah budidaya kerang tidak disatukan dengan tempat nelayan mencari ikan. Nah, untuk pembudidayaan ikan juga akan kita bantu dalam perda, seperti subsidi pelet atau panganan ikan yang selama ini menjadi keluhan harganya," pungkas Mansyur.

Pihaknyapun berharap, jika Perda ini sudah disahkan nantinya, akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Riau. Sehingga angka kemiskinan yang disumbangkan tersebut dapat menurun signifikan. ***