Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Wapres Gibran Rakabuming Raka Mengundurkan Diri Usai Pertemuan dengan Prabowo di Lanud Halim
Umum
24 jam yang lalu
Wapres Gibran Rakabuming Raka Mengundurkan Diri Usai Pertemuan dengan Prabowo di Lanud Halim
2
Persebaya Kirim 2 Wakil ke Timnas, Reza Arya dan Yuran Fernandes Bawa Misi Berbeda
Sepakbola
22 jam yang lalu
Persebaya Kirim 2 Wakil ke Timnas, Reza Arya dan Yuran Fernandes Bawa Misi Berbeda
3
Firman Soebagyo Sentil Politisi yang Ganti Baju tapi Tak Ganti Watak
Nasional
23 jam yang lalu
Firman Soebagyo Sentil Politisi yang Ganti Baju tapi Tak Ganti Watak
4
BMKG Prakirakan Cuaca Jabodetabek Hari Ini Berpotensi Hujan Ringan
Metropolitan
14 jam yang lalu
BMKG Prakirakan Cuaca Jabodetabek Hari Ini Berpotensi Hujan Ringan
5
Indonesia Rising Giant, Ical Syamsudin: Antara Optimisme, Ambisi, dan Tantangan
Umum
10 jam yang lalu
Indonesia Rising Giant, Ical Syamsudin: Antara Optimisme, Ambisi, dan Tantangan
6
Nama Calon Wakil Presiden Pengganti Gibran Sudah Ada, Pelantikan Dijadwalkan Awal Pekan Depan
Nasional
8 jam yang lalu
Nama Calon Wakil Presiden Pengganti Gibran Sudah Ada, Pelantikan Dijadwalkan Awal Pekan Depan
Home  /  Berita  /  Lingkungan

Penertiban Atribut #2019GantiPresiden Bisa Mengekang Kebebasan Berpolitik

Penertiban Atribut #2019GantiPresiden Bisa Mengekang Kebebasan Berpolitik
Senin, 30 April 2018 12:09 WIB
MEDAN - Soal atribut dengan tulisan #2019GantiPresiden hanya akan menambah runyam masalah. Pengamat Sosial dan Politik dari Universitas Sumatera Utara, Dadang Darmawan menilai keterlibatan aparat penegak hukum seperti kepolisian dalam menertibkannya.

Menurutnya secara langsung akan memunculkan persepsi bahwa, pihak kepolisian digunakan untuk mengekang kebebasan berpolitik masyarakat oleh penguasa saat ini.

Hal ini disampaikannya menanggapi aksi penyitaan tenda becak bermotor bertuliskan #2019GantiPresiden yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Kota Binjai beberapa waktu lalu.

"Sangat kita sesalkan polisi seharusnya tidak perlu bertindak. Itu kita paham bahwa sejak orde baru tumbang kita anti sekali adanya penggunaan alat-alat kekuasaan," katanya.

Dadang menjelaskan, kontestasi politik yang terjadi belakangan ini mulai kehilangan substansinya dan juga keluar dari jalur moral pancasila. Politik saat ini menurutnya sangat kental digunakan sebagai alat yang melulu hanya untuk kepentingan kekuasaan oleh dua kubu yang terbentuk yakni kubu pro dan kontra terhadap Jokowi. Kondisi ini menurutnya sangat rawan terhadap integrasi bangsa terutama jika dua kubu ini terus menerus memunculkan hal-hal yang tidak mengedepankan persatuan bangsa.

"Saya kira dua kubu ini harus menahan diri. Karena negara ini tidak cukup kuat untuk bertahan dari ancaman disintegrasi kalau terus menerus ada serbuan internal seperti ini," ujarnya.

Dalam hal ini kehadiran pemerintah sebagai penengah menurutnya sangat dibutuhkan. Jokowi dengan kabinetnya harus memposisikan diri sebagai bukan sebagai sebuah kubu politik namun sebagai pemimpin bangsa yang harus bersikap netral. Mereka harus dapat mendinginkan suasana dan tidak terlibat dalam politik praktis yang akhirnya memunculkan kesan negatif.

"Misalnya pemerintah langsung main tangkap dan teman kubu yang lain juga membuat respon yang sama-sama tidka menguntungkan kedua belah pihak dari sisi integritas bangsa," ungkapnya.

Diketahui tulisan dengan tagar #2019GantiPresiden semakin masif terjadi. Tulisan ini bahkan sudah menjadi salah satu trending topik sebab banyak masyarkat yang memanfaatkannya dengan mencetak pada kaos untuk diperjualbelikan.***

Editor:Wen
Sumber:rmolsumut
Kategori:Sumatera Utara, Lingkungan, PON
wwwwww