Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Persib Bandung Bersiap Hadapi Shan United di Shopee Cup 2026
Sepakbola
16 jam yang lalu
Persib Bandung Bersiap Hadapi Shan United di Shopee Cup 2026
2
Masuk Bursa Usulan Calon Wapres Gantikan Gibran, Yusril Pilih tak Berkomentar Banyak
Nasional
12 jam yang lalu
Masuk Bursa Usulan Calon Wapres Gantikan Gibran, Yusril Pilih tak Berkomentar Banyak
3
Said Didu Balas Somasi Golkar, Kuasa Hukum: Tuduhan Bahlil Terlibat Penyadapan Salah Alamat
Nasional
17 jam yang lalu
Said Didu Balas Somasi Golkar, Kuasa Hukum: Tuduhan Bahlil Terlibat Penyadapan Salah Alamat
4
Irfan Jaya Siapkan Fisik dan Mental Hadapi Persib
Sepakbola
16 jam yang lalu
Irfan Jaya Siapkan Fisik dan Mental Hadapi Persib
5
Kadek Agung Pulang Kampung Saat Jeda Super League 2026/2027
Sepakbola
15 jam yang lalu
Kadek Agung Pulang Kampung Saat Jeda Super League 2026/2027
6
Bursa Menguat di Tengah Mundurnya Gibran, Investor Mampu Bedakan Politik dan Ekonomi
Nasional
16 jam yang lalu
Bursa Menguat di Tengah Mundurnya Gibran, Investor Mampu Bedakan Politik dan Ekonomi
Home  /  Berita  /  Riau

Tindak Lanjut Renperda Pajak Daerah, Pansus II DPRD Inhil Gelar Publik HearingP

Tindak Lanjut Renperda Pajak Daerah, Pansus II DPRD Inhil Gelar Publik HearingP
Public hearing Pansus II DPRD Inhil.
Rabu, 02 Mei 2018 20:49 WIB
TEMBILAHAN-Sebelum disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pajak daerah, panitia khusus II DPRD Inhil menggelar Public Hearing, senin (30/4/2018) malam.

Selain untuk Mensosialisasikan ranperda tentang pajak daerah ini, Public Hearing juga bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran terbaik sebelum ranperda itu disahkan menjadi Perda.

Public Hearing yang digelar pada malam itu dihadiri beberapa pihak pengusaha seperti dari perhotelan, restoran atau rumah makan, dan tempat hiburan. Selain itu turut hadir kepala dinas Bapenda, kepala Satpol PP, kepala Disporabudpar, Kejaksaan dan OPD terkait lainnya.

Ketua Pansus II, HM Yusuf Said menyebutkan, dengan penerapan perda ini, nantinya tidak memberatkan para pengusaha yang terkena wajib pajak, karena yang namanya pajak adalah kewajiban.

"Kepada Bapenda, apabila perda ini sudah disahkan agar dapat segera di sosialisasijan, dan disampaikan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban mereka," ungkap Ketua Pansus II.(adv)

Editor:Rida Ayu Agustina
Kategori:Metropolitan, Riau
wwwwww