Bom Surabaya Duka Bangsa Indonesia

JAKARTA - Belum hilang perasaan duka cita bangsa Indonesia atas gugurnya 5 orang anggota Brimob Polri dalam insiden penyanderaan dan pembunuhan oleh ratusan narapidana teroris di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok. Indonesia kembali berduka.

Duka datang dari Surbaya, dimana terorisme dan bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur (Gereja Santa Maria, Gereja Kristen Indonesia dan Gereja Pantekosta) yang menewaskan sekitar dari 10 orang dan puluhan orang korban luka-luka.

"Terorisme merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun," ujar Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, Minggu (13/5/2018).

Peristiwa bom surabaya hari ini kata dia, menunjukkan bahwa terorisme adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa bagi bangsa Indonesia dan juga warga dunia yang harus kita kecam dan segera kita atasi bersama.

"Seluruh pemangku kepentingan di negara ini sudah seharusnya bergotong-royong untuk mengambil langkah-langkah taktis dan strategis dalam menghentikan aksi terorisme sampai ke akar-akarnya termasuk segera menyelesaikan revisi UU Terorisme agar penanggulangan berbagai aksi terorisme dapat lebih efektif lagi. Jika diperlukan Presiden dapat menempuh langkah hukum untuk mengeluarkan Perpu tentang Terorisme," tandasnya.

Ia juga meminta, agar aparat intelejen BIN, POLRI, TNI dan Kejaksaan agar meningkatkan kewaspadaan dan melakukan deteksi dini terhadap berbagai kelompok gerakan terorisme sehingga dapat melakukan pencegahan dini secara lebih cepat dan tepat.

"Terkait dengan gugurnya lima orang anggota kepolisian dalam peristiwa di Mako Brimob dan sepuluh orang korban meninggal dunia  akibat bom bunuh diri di Surabaya, saya menyampaikan turut berdukacita yang mendalam. Semoga arwah almarhum dan almarhumah diterima disisi Tuhan YME dan keluarga yang ditinggalkan dapat tabah dan tegar menerimanya," tandasnya.

Terhadap korban luka-luka dalam insiden penyerangan di Mako Brimob maupun Bom Bunuh diri di Surabaya kata Basarah, harus diberikan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala.

"Pemerintah melalui kementerian terkait perlu memastikan adanya pemulihan memadai bagi korban-korban aksi terorisme sehingga mereka yang menjadi korban atau keluarga korban dapat memperoleh keadilan dan layanan rumah sakit dan pemulihan kesehatan dari pemerintah dengan sebaik- baiknya," paparnya.

Ia un mengimbau agar masyarakat tidak terpecah belah oleh upaya-upaya provokasi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan menimbulkan akibat-akibat yang memperburuk situasi.

"Kita percayakan dan dukung pemerintah untuk mengatasi tindakan intoleransi, radikalisme, dan terorisme menurut prinsip-prinsip negara hukum," pungkasnya.***