Spanduk Seruan untuk Pak Jokowi Bertebaran di Depan Kantor Bupati Siak

SIAK - Kasus penyerobotan lahan masyarakat oleh PT Arara Abadi yang sejak lama telah berlangsung ini kembali menyeruak. Warga Dusun Doral, Kampung Dosan, Kecamatan Pusako kembali menuntut pemerintah untuk peduli. Berbagai spanduk dan kertas yang berisikan tuntukan terlihat banyak dikembangkan di depan kantor Bupati Siak.

Warga yang berdemonstrasi di depan kantor Bupati Siak ini tepatnya digerbang pintu masuk menuntut agar PT Arara Abadi mengembalikan lahan perusahaan yang dikuasai oleh perusahaan dan yang bersangkutan membuka kembali akses jalan yang sempat ditutup oleh PT Arara Abadi.

Aksi yang berlangsung sejak Senin (14/5/2018) pagi itu belum mendapat titik terang meski sudah ada perwakilan mereka yang ikut berunding dengan pihak terkait serta Pemerintah Kabupaten Siak. Berbagai spanduk bertulisan kepada pak Jokowi terlihat ramai dalam aksi tersebut.

Menurut Nurkianto (44 tahun) menyebutkan kurang lebih saat ini ada 3.000 hektar lahan masyarakat Kampung Dosan yang dikuasai oleh PT Arara Abadi. Masyarakat tetap menuntut agar lahan itu dikembalikan kepada masyarakat," kata dia, Senin (14/5/2018).

Warga mengaku sejak sejak tahun 1990 sudah mengantongi sertifikat lahan tersebut atas nama masyarakat. "Bukan klaim begitu saja itu tanah masyarakat, ada surat lengkap kok. Tapi saat ini sudah digarap perusahan grup Sinarmas tersebut," sebutnya.

Bukan hanya masalah lahan, masyarakat juga menuntut agar pihak perusahan memberikan akses kepada warga setempat melewati pos security milik perusahan.

"Jadi, perusahan melarang masyarakat melintasi jalan yang mereka buat. Padahal di dalam sana, bukan hanya perkebunan warga. Namun juga ada pemukiman," kata Nurkianto.

"Bahkan kita mau membawa material bangunan saja dilarang. Padahal rumah saya atapnya sudah banyak yang bocor. Bawa bibit sawit juga tak bisa, langsung di hadang Security perusahan," tambahnya.

Untuk itu, kata dia, masyarakat sangat berharap kepada pemerintah daerah agar lahan mereka dapat dikembalikan perusahan. "Kita meminta Pemkab tegas mengenai permasalahan ini. Kan dulu pernah kita duduk semeja dengan perusahan dan pemerintah daerah diwakili Camat Pusako mencari solusinya. Namun sampai saat ini, belum menindak lanjuti hasil rapat tersebut," ungkapnya.***