Selama 6 Tahun Berturut- turut, BPK RI Berikan Opini WTP atas Laporan Penggunaan Keuangan Provinsi Riau

PEKANBARU - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Provinsi Riau, berdasarkan hasil pemeriksaan penggunaan keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun 2017. Hal itu disampaikan langsung oleh Anggota V BPK RI Ismayatun dalam pidatonya di Rapat Paripurna Istimewa DPRD Riau, Jumat, (18/5/2018).

Dengan demikian, selama 6 tahun berturut-turut Provinsi Riau telah berprestasi mendapatkan opini WTP. Meskipun, masih ada beberapa permasalahan yang ditemukan, namun dianggap tidak memengaruhi BPK RI untuk memberikan opini WTP tersebut, kepada penggunaan keuangan daerah Riau.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan yang telah dilakukan BPK RI, kami menyatakan opini Wajar Tanpa Syarat kepada penggunaan keuangan Provinsi Riau tahun 2017. Untuk itu kami sangat mengapresiasi dan berterimakasih serta berharap kepada prestasi Riau ini agar selanjutnya lebih ditingkatkan," ungkapnya.

Adapun permasalahan yang masih ditemukan dalam laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun 2017, menurut Ismayatun, diantaranya, masih ada alokasi anggaran untuk kegiatan yang bukan kewenangan Pemprov Riau, dan proses pengangguran yang tidak sesuai dengan Pergub, serta kelebihan kontrak pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemprov Riau.

Sementara itu, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI ini kemudian disampaikan, harus ditindaklanjuti atau ditanggapi oleh DPRD Riau dan Pemprov Riau dalam waktu selambat - lambatnya 60 hari atau 2 bulan.

"Dengan demikian, laporan hasil pemeriksaan ini kami sampaikan, dan untuk selanjutnya dapat ditanggapi oleh Pemprov Riau dan DPRD Riau dalam waktu 60 hari, terhitung hari ini," jelas Ismayatun.

Selain itu, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi mewakili Plt Gubernur Riau, menuturkan pula dalam pidatonya, ungkapan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga BPK RI yang telah memberikan opini WTP kepada Provinsi Riau. Pihaknya berharap, dengan opini WTP untuk pemeriksaan keuangan 2017 ini menjadi acuan bagi Pemprov Riau untuk melaksanakan program kerja berikutnya di tahun 2018. (adv)