Ada Dugaan Mafia Proyek Kuasai UPPBJ DKI Jakarta, KAKI Desak Gubernur Anies Rotasi Pegawai

JAKARTA - Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menemukan dugaan adanya Mafia Proyek yang menguasai Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Pemprov DKI Jakarta.

Untuk itu, KAKI berharap, dengan terpilihnya Anies- Sandi sebagai pemimpin Provinsi DKI Jakarta bisa memperbaiki sistim pengadaan barang dan jasa DKI Jakarta yang dinilai banyak bocor akibat pratik mafia itu.

"Modus Mafia Proyek memanfaatkan peluang pada sistem tender pengadaan barang dan Jasa. Ada yang aneh, ketika UPPBJ menunjuk pemenang tender proyek rehab berat tahun 2017 yang waktu itu masih dipimpin Ahok- DJarot," ujar Ketua Umum KAKI, Arief Nur Cahyono, Jumat (18/5/2018).

Saat itu lanjut Cahyo, ada sekitar 118 sekolah di Jakarta yang sistem tender rehab gedungnya dimenangkan PT MKI. Namun ternyata kata dia, justeru proyek tersebut banyak menuai masalah.

"Dari pantauan kami, permasalahan ini tak lepas dari keteledoran dan oknum Kepala Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Balai Kota Jakarta inisal FRM yang sangat dipercaya penguasa lama DKI Jakarta untuk mengatur proyek itu," tandasnya.

Ia juga menduga, oknum FRM inilah yang selama ini berperan agar para Mafia ini leluasa memilih perusahaan yang dijadikan pemenang tender.

"Jadi modusnya para mafia proyek ini selalu mempengaruhi atau bekerjasama dengan panitia lelang dalam hal ini ULP (Unit Layanan Pengadaan). Dimana Panitia lelang melakukan penilaian secara subyektif dan mengkondisikan agar perusahaan tertentu yang menang," tegasnya.

Para mafia itu kata dia, akan mencari perusahaan lain atau meminjam bendera perusahaan lain yang sekedar dipakai sebagai nama perusahaannya saja. Hal ini jugalah yang terjadi pada kasus pengadaan proyek rehabilitasi 118 gedung sekolah yang bermasalah pada tahun 2017 silam.

"Selain perusahaan milik mafia, banyak sekali perusahaan fiktif yang dipakai sebagai bendera untuk memenangkan proyek. Padahal setelah kita telusuri, ternyata yang bermain ya kelompok mafia itu sendiri," tandasnya.

Bahkan kata Arifin, agar niatannya mulus dalam pemenangan tender, mereka tidak segan-segan mengeruk keuntungan dan asal-asalan dalam mencari perusahaan.

Jadi kata dia, perusahaan pemenang lelang sejatinya sudah diatur oleh panitia Lelang (ULP). "Jadi selalu saja yang menang adalah perusahan yang diduga akal-akalan atau miliki para Mafia itu sendiri. Kita juga menduga ada beberapa oknum pejabat yang terlibat," urainya.

Kejanggalan lainya kata Arifin, si Mafia proyek tersebut setelah dinyatakan menang, maka untuk proyek sejenis lainnya, mereka juga akan bermain kembali dengan meminjam bendera perusahaan lain.

"Anehnya lagi, para pemilik perusahaan yang dipinjam benderanya ini justeru tidak tahu menahu, jika nama perusahaan dipakai untuk proyek. Mereka baru mengetahui setelah menang dan pemilik perusahaan itu hanya diberikan sejumlah uang jasa (fee) saja," bebernya.

Penggunaan bendera perusahaan lain ini kata dia, guna menghindari adanya kecurigaan karena perusahaan milik mereka yang sering menang dalam beberapa tender sekaligus.

"Kalau satu perusahaan, tentu akan mudah ketahuan auditor. Itulah kenapa mereka meminjam bendera perusahaan lain. Jadi inilah modus para Mafia itu untuk mengelabuhi para auditor," jelasnya.

Bahkan kata dia, pihaknya juga menemukan fakta, bahwa semua bukti-bukti pembelian dipalsukan.

"Dengan pemalsuan itu, seolah mereka membelanjakan barang senilai harga yang ditetapkan. Padahal nilai harga barangpun mereka gelembungkan (mark-up). Sudah pasti mereka selalu memperoleh keuntungan besar melalui trik "markup" harga tersebut. Nah keuntungan itulah yang nantinya akan dibagi-bagi kepada oknum pejabat yang terlibat," urainya.

Dengan demikian kata dia, bila seluruh proses sejak dari pembahasan draft RAPBD sudah disusupi mafia proyek, maka tentu saja para koruptor dengan mudah akan membobol APBD.

Karena menurut Arifin, para Mafia itu juga melibatkan legislatif dan eksekutif yang terkait dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang tersebut. "Untuk itu, kami meminta Gubernur Anies untuk melakukan perubahan personnel di BPJB DKI Jakarta. Dan setiap tahun harus ada rotasi personnel baru agar pratik mafia ini bisa dihentikan," pungkasnya.***