Noviwaldy Jusman Sayangkan Tuduhan Fitra Riau Tanpa Bukti, Tentang DPRD dan Sekwan Manipulasi Perjalanan Dinas..

PEKANBARU - Tuduhan yang dilayangkan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, yang mengatakan DPRD Riau dan Sekretaris dewan (Sekwan) bersekongkol memanipulasi perjalanan dinas ditampik oleh Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman. Beliau juga menyayangkan tuduhan itu tidak disertai data dan bukti yang jelas.

"Saya sudah baca laporan tersebut dan memanggil Sekwan, tidak ada saya temui perjalanan dinas fiktif seperti yang dituduhkan. Kita menyayangkan sekali tuduhan ini disampaikan kemasyarakat tanpa bukti dan data yang jelas," papar Noviwaldy ketika dikonfirmasi GoRiau.com, Rabu, (23/5/2018).

Meskipun membenarkan pernyataan Inspektorat Provinsi Riau yang mengatakan adanya temuan BPK tentang penggunaan anggaran perjalanan dinas yang pertama kali terjadi di Riau, namun pernyataan itu juga tidak dijelaskan secara rinci sehingga menimbulkan penafsiran berbeda.

"Mengenai pernyataan kepala Inspektorat itu benar, hanya sayang tidak dirincikannya, inikan bisa menimbulkan penafsiran berbeda," ungkapnya.

"Saya jelaskan ya, temuan BPK itu bukan manipulasi atau perjalanan dinas fiktif, tapi adanya penambahan biaya tiket karena perubahan jadwal keberangkatan. Tapi itu kewenangan Sekwan yang menyediakan tiket, anggota dewan tidak berhak mengatur," ujarnya.

Belajar dari kesalahpahaman ini, Noviwaldy menghimbau agar Fitra Riau lebih berhati - hati dan terlebih dahulu melakukan cek data dan bukti terhadap sesuatu yang akan dituduhkannya. Sehingga tidak hanya sekedar menjadi sensasi yang dampaknya tidak bisa diperkirakan.

"Saya tegaskan kepada Fitra, tidak ada perjalan dinas fiktif itu atau persekongkolan DPRD Riau dan Sekwan. Maka mari saling berbenah diri, dalam tugas kita meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," harapnya.

"Kalau ada keraguan, atau kecurigaan, pertama - tama di cari sejelas - jelasnya bukti dan data yang nyata, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang dituduhkan," pungkas Noviwaldy. ***