Buktikan Hasil Survei Syamsuar - Edy Nasution Memang Lebih Unggul dari Tiga Paslon Lainnya, PolMark Indonesia Siap Lakukan Hal ini

PEKANBARU - CEO PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah mengakui lembaganya merupakan konsultan politik dari salah satu pasangan calon (Paslon) di Pilkada Riau. Pengakuan Eep ini disampaikan saat PolMark merilis hasil survei elektabilitas keempat Paslon, Rabu (20/6/2018).

“Tahun ini PolMark Indonesia menjadi konsultan politik di 4 Provinsi dan 1 Kabupaten/kota. Kita tidak menutup-nutupi bahwa PolMark Indonesia juga merupakan lembaga survei yang memiliki keterkaitan kerja sama dengan Syamsuar - Edy Nasution,” katanya.

Namun demikian kata Eep, survei yang dilakukan tetap secara berimbang dan lebih mengedepankan profesional kerja sebagai jasa konsultasi political marketing dari hulu ke hilir. Jadi PolMark Indonesia berkomitmen memberikan hasil survei yang kompeten, profesional dan kredibel.

Ditegaskan Eep, untuk membuktikan apakah lembaga survei tersebut benar-benar dapat dipercaya (kredibel) dan dipertanggungjawabkan hasilnya, perlu menjalankan regulasi seperti yang dilakukan PolMark.

Yakni pertama, setiap lembaga survei diwajibkan mengumumkan siapa yang membiayai surveinya atau yang mengajak kerjasama. Selama ini, lembaga survei tidak pernah terang-terangan siapa yang membiayai mereka. Mereka hanya mengaku bukan dibiayai calon.

"Memang benar lembaga survei itu bukan dibiayai calon, tapi dibiayai orang lain yang mendukung calon itu. Itukan sama saja. Beda dengan PolMark Indonesia yang sejak awal menyatakan bahwa kami bekerjasama dengan calon tertentu. Kalau di Riau, kami bekerjasama dengan pasangan calon nomor urut 1 Syamsuar - Edy Nasution," ungkapnya.

Kedua adalah lembaga survei harus menyerahkan laporan pokok kepada KPU setempat. Laporan pokok itu seperti berapa jumlah respondennya, berapa orang jumlah tenaga surveinya, kapan turun ke lapangan dan bagaimana metodologinya. Data-data tersebut harus dilaporkan ke KPU sebagai wujud keterbukaan publik.

"Yang ketiga adalah melampirkan bukti pembayaran pajak ke KPU. Jadi, jelas ada faktur pajaknya. Dan, keempat adalah menyerahkan data yang dipublikasikan ke KPU. Bentuknya bisa berupa data mentah. Jika ini dilakukan, lembaga survei akan menjadi lebih kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak asal melempar hasil survei tanpa ada pertanggungjawabannya," tegasnya.

Sehingga tidak ada hasil survei yang dilakukan oleh PolMark yang ditutup-tutupi. "Berulang kali sudah kita lakukan survei ini, dan 5 - 11 Juni 2018 adalah survei yang terakhir jelang pemilihan gubernur Riau. Publik yang sudah mengetahuinya silahkan menilai sendiri siapa tepat dan siapa yang keliru," imbuhnya lagi. ***