Target PAD Selalu Rendah, Dewan Inhil Minta Pemkab Gandeng BPKP untuk Lakukan Audit
Penulis: Rida Ayu Agustina
Seperti yang dijelaskan juru bicara Fraksi PKB belum lam ini, hal ini terjadi karena masih sangat lemahnya sistim pengelolaan pungutan pada sektor restribusi yang dilakukan oleh OPD, dikarenakan tidak memiliki data base yang tervalidasi secara baik terhadap potensi dasar data restribusi yang bisa dipungut.
Akibatnya, potensi adanya kebocoran restribusi sulit diukur, ditambah lagi lemahnya pengawasan, kurangnya rasa tanggungjawab dari OPD dan juru pungut karena tidak adanya Reward dan Punishment, berakibat terget restribusi jauh dari yang semestinya diperoleh.
Sementara itu, adanya kebocoran restribusi diyakini ada, tetapi sulit dalam pembuktiannya.
Untuk itu, dikatakannya Fraksi PKB meminta kepada Pemerintah Pemkab agar dapat melakukan audit dengan bekerjasama dengan BPKP terutma terhadap potensi Restribusi disemua sektor yang semestinya diterima oleh Pemkab.
"Hal ini pernah kita lakukan ketika Pajak Hotel dilakukan audit oleh BPKP ternyata target perolehan Pajak Hotel yang diterima selama ini jauh dari yang semestinya diterima oleh Pemkab," tukas Fadly.(adv)