Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Christian Bautista Pembuka Konser Nostalgia All-4-One di Jakarta
Umum
22 jam yang lalu
Christian Bautista Pembuka Konser Nostalgia All-4-One di Jakarta
2
Syahrini Hamil Anak Pertamanya
Umum
22 jam yang lalu
Syahrini Hamil Anak Pertamanya
3
Pemain Indonesia Siap Beradaptasi dengan Angin di Stadion Nimibutr
Olahraga
24 jam yang lalu
Pemain Indonesia Siap Beradaptasi dengan Angin di Stadion Nimibutr
4
Jepang Kalahkan Tiongkok untuk Merebut Posisi Teratas Grup B
Olahraga
22 jam yang lalu
Jepang Kalahkan Tiongkok untuk Merebut Posisi Teratas Grup B
5
All-4-One Kembali Hadir di Jakarta Dalam Tour Peringatan 30 Tahun
Umum
22 jam yang lalu
All-4-One Kembali Hadir di Jakarta Dalam Tour Peringatan 30 Tahun
6
Dicintai Rakyat, Projo Sulsel: Pa Jokowi Jangan Pulang Kampung Dulu
Politik
19 jam yang lalu
Dicintai Rakyat, Projo Sulsel: Pa Jokowi Jangan Pulang Kampung Dulu
Home  /  Berita  /  Riau

Target PAD Selalu Rendah, Dewan Inhil Minta Pemkab Gandeng BPKP untuk Lakukan Audit

Target PAD Selalu Rendah, Dewan Inhil Minta Pemkab Gandeng BPKP untuk Lakukan Audit
Rabu, 04 Juli 2018 10:26 WIB
Penulis: Rida Ayu Agustina
TEMBILAHAN-Hampir disetiap tahun target proyeksi Pendapat Asli Daerah khususnya target pendapatan disektor restribusi tidak pernah tercapai sebagaimana yang diharapkan, seperti satu contoh pada tahun 2015, dari target restribusi yang sudah ditetapkan hanya terealisasi sebesar 43,84 persen.

Seperti yang dijelaskan juru bicara Fraksi PKB belum lam ini, hal ini terjadi karena masih sangat lemahnya sistim pengelolaan pungutan pada sektor restribusi yang dilakukan oleh OPD, dikarenakan tidak memiliki data base yang tervalidasi secara baik terhadap potensi dasar data restribusi yang bisa dipungut.

Akibatnya, potensi adanya kebocoran restribusi sulit diukur, ditambah lagi lemahnya pengawasan, kurangnya rasa tanggungjawab dari OPD dan juru pungut karena tidak adanya Reward dan Punishment, berakibat terget restribusi jauh dari yang semestinya diperoleh.

Sementara itu, adanya kebocoran restribusi diyakini ada, tetapi sulit dalam pembuktiannya.

Untuk itu, dikatakannya Fraksi PKB meminta kepada Pemerintah Pemkab agar dapat melakukan audit dengan bekerjasama dengan BPKP terutma terhadap potensi Restribusi disemua sektor yang semestinya diterima oleh Pemkab.

"Hal ini pernah kita lakukan ketika Pajak Hotel dilakukan audit oleh BPKP ternyata target perolehan Pajak Hotel yang diterima selama ini jauh dari yang semestinya diterima oleh Pemkab," tukas Fadly.(adv)

Kategori:Politik, Riau
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/