Wagubri Sebut Embarkasi Haji Batal karena Pemerintah Pusat Tidak Peduli Aspirasi Masyarakat Riau

PEKANBARU - Embarkasi haji di Provinsi Riau gagal terlaksana tahun ini. Padahal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah melakukan persiapan matang dan mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan embarkasi haji sendiri ini sejak tahun 2016 lalu.

Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Wan Thamrin Hasyim yang semula sudah berjuang habis-habisan untuk mewujudkan terlaksananya embarkasi haji tahun ini pun mulai pesimis lantaran usahanya tak kunjung digubris oleh Menteri Agama (Menang) RI Lukman Hakim.

"Saya sudah pesimis. Embarkasi haji di Riau ini batal karena pemerintah pusat tidak peduli dengan aspirasi masyarakat Riau," kata Wagubri di Kantor Gubernur Riau, Kamis (5/7/2018).

Ia menegaskan bahwa dari segi waktu, Pemprov Riau sudah sedari lama mengajukan permohonan embarkasi haji. Bahkan, segala persyaratan yang selalu diminta dan ditambahkan Kemenag pun langsung dipenuhi oleh Pemprov Riau. Hanya saja, apa yang dipenuhi Pemprov Riau tak juga meluluhkan hati Kemenag. Justru, Wagubri menilai Kemenag seakan-akan sengaja mengulur-ukur waktu.

"Kurang apa lagi? Semua sudah disiapkan. Sampai anggaran untuk biaya transportasi lokal para jemaah haji pun sudah disiapkan. Kalau dari segi waktu tidak ada yang mepet, Kemenag yang terkesan mengulur waktu," ungkapnya.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi. Menurutnya, waktu yang tersisa menjelang pemberangkatan jemaah haji bulan ini tidak akan cukup untuk mewujudkan mimpi para jemaah haji yang ingin memiliki embarkasi haji sendiri tersebut mengingat izin tak juga keluar. Apa lagi Pemprov Riau harus segera menyelesaikan persoalan lelang pesawat jika izin keluar dalam waktu yang mepet.

"Jelas lah batal. Dilihat dari waktu saja sudah nggak mungkin lagi. Tanggal 18 Juli sudah pemberangkatan jemaah haji," ucap Sekda Hijazi ini.

Ia pun menegaskan, bahwa upaya Pemprov Riau untuk mewujudkan embarkasi haji sudah ditempuh dengan berbagai cara mulai dari memenuhi segala persyaratan yang diminta Kemenag hingga mengadu langsung kepada Presiden RI Joko Widodo. Namun, upaya tersebut tak kunjung menjadi perhatian Menag.

"Sudah ke presiden juga, kami meminta tolong. Tetapi tidak ada hasil," ucapnya. ***