Jenguk Korban Kekerasan Oknum Satpol-PP, Ketua DPRD Kampar: Ini Akibat Kadis tak Punya Solusi

BANGKINANG - Korban dugaan kekerasan oknum anggota Satpol PP Kabupaten Kampar pada saat unjuk rasa tenaga rumah tunggu kelahiran (RTK) dijenguk oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri, Senin (16/7/2018) malam usai memimpin rapat paripurna di gedung DPRD Kampar.

Ia didampingi anggota Fraksi Golkar Repol. Dalam kunjungan ini Fikri mengajak korban berbincang namun kedua korban yang dirawat di ruangan terpisah masih sulit berkomunikasi karena masih terlihat lemas.

Menurut pria yang akrab disapa Ongah ini, masalah ini akibat Kepala Dinas Kesehatan lamban dan tidak punya solusi untuk menyelesaikan masalah ini.

"Ini akibat tak siapnya dinas melayani masyarakat, apalagi Kadis tidak punya solusi," ujar Fikri.

Ia sangat menyesalkan adanya dugaan tindakan arogansi yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kampar dan anggota.

"Seharusnya mereka punya solusi bukan arogansi," ucap Ongah.

Kepada keluarga korban Fikri berpesan agar jangan memikirkan biaya pengobatan namun tetap konsentrasi untuk proses penyembuhan korban.

Sepeti diberitakan, unjuk rasa tenaga RTK dan aktivis Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Kampar berakhir ricuh pada Senin (16/7/2018) sore di depan kantor Bupati Kampar di Jalan Lingkar, Bangkinang.

Akibatnya dua orang David Davijul yang juga mahasiswa STIE Bangkinang dan salah seorang tenaga RTK yang diperkirakan sedang hamil muda Fitriani Winarti (24) dilarikan ke RSUD Bangkinang. Mereka diduga mengalami tindakan kekerasan oleh oknum Satpol PP Kampar yang berusaha menghalau mereka dari depan kantor Bupati Kampar saat digelarnya aksi unjuk rasa oleh tenaga RTK dan aktivis GPPI.

Puluhan massa minta kejelasan status mereka, honor  serta uang transportasi kepada Bupati Kampar.

Perjuangan tenaga RTK ini sudah cukup lama yakni sejak bulan Ramadhan lalu. Dalam pertemuan di ruang Banggar DPRD Kampar saat itu Kadis Kesehatan Kampar Nurbit sempat naik pitam dan mengamuk di hadapan puluhan tenaga RTK. Terakhir upaya penyelesaian telah sampai di Bupati Kampar dengan dilaksanakannya mediasi. ***