Ketua DPRD Kampar Minta Bupati Beri Sanksi Kasatpol PP

BANGKINANG - Jatuhnya korban akibat unjuk rasa tenaga rumah tunggu kelahiran (RTK) tidak hanya menuai simpati dari Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri yang datang menjenguk kedua korban di RSUD Bangkinang. Namun ketua lembaga wakil rakyat itu menegaskan bahwa Bupati Kampar harus memberikan sanksi kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam hal ini Kepala Satpol PP Kabupaten Kampar Hambali.

"DPRD akan memanggil dan meminta Bupati Kampar memberi sanksi OPD yang arogan. Saya rasa seperti itu, beri tindakan tegas," tegas Ahmad Fikri kepada wartawan disela-sela menjenguk korban kekerasan dalam aksi unjuk rasa tenaga RTK di RSUD Bangkinang, Senin (16/7/2018) malam.

Menurut pria yang akrab disapa Ongah itu, Satpol PP harus mengawal aksi masyarakat, bukan malah sebaliknya melakukan tindakan anarkis terhadap demonstran. "Jangan melakukan tindakan yang anarkis,  sementara mereka nggak ada anarkis. Sekalipun mereka salah, laporkan ke polisi," ulas Ongah.

Ia meminta aparat seperti Satpol PP jangan membuat masyarakat trauma. Namun harus siap mengawal dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

"Kedepannya jangan sampai terjadi. Kalau ada adek-adek mau jumpa sama Sekda tolong dikawal," pungkas Fikri.

Akibat aksinya membubarkan puluhan massa unjuk rasa yang merupakan tenaga RTK dan aktivis GPPI, Kepala Satpol PP Kampar Hambali terus menuai kritik.

Sejumlah akun media sosial menyesalkan tindakan represif Kepala Satpol PP dan anggota yang terlihat melakukan aksi dorong-dorongan berujung pemukulan dan sebagian menurut pengakuan tenaga RTK mereka ditendang. ***