Jelang Musim Hujan, Pemprov DKI Diminta Segera Benahi Drainase dan Pompa

‎

‎Sejumlah kawasan rawan banjir di Jakarta Selatan, seperti Cilandak Timur, Pejaten Barat, Rawajati, Kebagusan, Mampang, dan Tebet, menurutnya, perlu mendapat perhatian khusus.

‎

‎"Pengerukan sungai, pembersihan saluran, dan pemeriksaan pompa harus dilakukan secara rutin," kata Ade dalam keterangan tertulis, Jumat (30/10/2026).

‎

‎Politikus PKS itu meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengoptimalkan pengerukan sedimen di Kali Krukut, Kali Mampang, dan Kali Ciliwung. Pembersihan juga harus menyasar saluran air di lingkungan permukiman agar sampah dan lumpur tidak menghambat aliran menuju saluran utama.

‎

‎Menurut Ade, pengerukan sungai saja tidak cukup untuk menekan risiko banjir. Pemprov DKI juga harus memastikan embung dan pompa air berfungsi optimal untuk menampung limpasan hujan serta mempercepat penyedotan air dari kawasan rawan genangan.

‎

‎Dia turut mendorong percepatan pembangunan dan optimalisasi Embung Kebagusan serta Embung Jagakarsa. Kedua infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban sungai dan drainase ketika curah hujan meningkat.

‎

‎Ade menggarisbawahi tiga langkah prioritas yang harus segera dilakukan Pemprov DKI. Pertama, mengintensifkan program grebek lumpur dan pembersihan saluran mikro secara terjadwal, terutama di titik-titik rawan genangan, dengan dukungan petugas dan peralatan memadai.

‎

‎Kedua, memastikan seluruh pompa air siap beroperasi melalui pemeriksaan dan pemeliharaan pompa stasioner maupun bergerak (mobile) sebelum intensitas hujan meningkat. Kawasan Rawajati, Pejaten Timur, dan Mampang menjadi sejumlah wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.

‎

‎Ketiga, menyelaraskan perbaikan jalan lingkungan dengan pembenahan drainase. Ade mengingatkan pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan kondisi lapangan agar tidak menghambat aliran air maupun memunculkan titik genangan baru.

‎

‎Selain kesiapan infrastruktur, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi. Dinas SDA, Suku Dinas Bina Marga, pemerintah kota, kelurahan, hingga petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) harus bergerak terpadu agar penanganan banjir berjalan efektif.

‎

‎Ade juga mengingatkan agar keberhasilan program mitigasi banjir tidak hanya diukur dari penyelesaian pekerjaan atau serapan anggaran. Fungsi infrastruktur dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama.

‎

‎"Infrastruktur pengendali banjir harus benar-benar berfungsi. DPRD akan mengawal agar program dan anggaran menghasilkan perbaikan nyata bagi masyarakat," pungkasnya. ***