Hitung Dugaan Korupsi Proyek Drainase Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, Kejari Tunggu Hasil Hitungan Saksi Ahli dari Universitas Bengkulu

PEKANBARU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Riau masih melakukan penyidikan terkait adanya dugaan korupsi pada proyek pembangunan drainase paket A di Jalan Soekarno Hatta (Simp Jalan Riau - Simp SKA).

Setakat ini, proses penyidikan sudah dalam tahap penghitungan kerugian fisik yang dilakukan saksi ahli dari Universitas Bengkulu. Hasilnya nanti, tentu akan menjadi alat bukti bagi kejaksaan terkait dugaan perkara tersebut.

Kajari Pekanbaru Suripto Irianto memastikan, jika kasus tersebut masih dalam proses. Selain menggandeng saksi ahli guna menghitung kerugian fisik, pihaknya juga bekerja sama dengan BPKP.

"Jadi beriringan, secara bersamaan kita juga telah meminta kepada BPKP Provinsi Riau untuk melakukan audit. Audit PKN (Penghitungan Kerugian Negara) ke BPKP," yakin Suripto Irianto.

Selain melibatkan saksi ahli dari Bengkulu, Kejari Pekanbaru pada akhir Juni 2018 lalu juga mendatangkan saksi ahli lainnya, dengan dibantu tenaga dan alat-alat dari Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pekanbaru.?

Pengecekan fisik ini dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan teknis. Dari cek fisik tersebut, nantinya akan mengungkapkan, apakah pengerjaannya telah sesuai dengan spesifikasi atau tidak.

Sudah sekitar empat bulan dugaan kasus ini ditangani Kejari Pekanbaru, di mana beberapa pihak terkaig juga telah dipanggil dan melakukan klarifikasi. Dari situ, kejaksaan meyakini adanya peristiwa pidana dalam proyek itu.

Kemudian, kasusnya pun naik ketahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang ditandatangani Kepala Kejari (Kajari) Pekanbaru Suripto Irianto pada pertengahan Mei 2018.

Diberitakan sebeumnya, proyek ini sendiri berupa pembangunan drainase Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (Simp Jalan Riau - Simp SKA) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau pada tahun 2016 lalu.

Diduga, proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai spesifikasi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Bahkan, sejumlah barang bukti juga telah disita, hingga pengembalian uang senilai Rp100 juta ke Kejari Pekanbaru, yang diduga sebagai pelicin saat lelang proyek. ***