Pemprov Riau Berharap Ada Tambahan PAD 'Dibayang-bayang' Rasionalisasi

PEKANBARU - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau dilanda menurun. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sendiri memperkirakan harus merasionalisasi anggaran tahun ini hingga Rp2 triliun.

Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, bahwa pihaknya kini masih menghitung ulang berapa anggaran yang kurang dan program mana yang akan dirasionalisasi di setiap organisasi perangkat daerahnya.

"Ini masih ada perkembangan, tentu dihitung ulang dulu," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman ini, Rabu (25/7/2018).

Selain rasionalisasi, ia berharap keuangan daerah nantinya dapat terbantu dengan pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) yang belakangan ini terus digenjot. Di samping itu, Pemprov Riau bersama kabupaten dan kota juga sedang perjuangkan hak Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) yang dianggap ada selisih penghitungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kita berharap ada tambahan penerimaan. Baik itu tambahan PAD maupun DBH," singkatnya.

Sementara itu, hal yang sama juga dilontarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi. Ia meyakinkan bahwa Pemprov Riau masih menghitung kekurangan anggaran. Sehingga, ia enggan untuk memberikan komentar.

"Masih proses. Selagi RKPD perubahan belum diteken pak Gubernur dan belum dieksekusi Bappeda, kita belum bisa berkomentar angka rasionalisasi anggaran," kata Hijazi. ***