Pengurus BNK Kampar yang Baru Tak Kunjung Bayar Gaji Pegawai Lama, Januaral Mengadu ke Ketua DPRD Kampar

BANGKINANG - Untuk kedua kalinya, mantan Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Januarel datang menemui Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri, Senin (30/7/1018) siang. Kedatangan pensiunan polisi berpangkat terakhir AKBP ini untuk kembali memperjuangkan mantan anak buahnya. Dari 57 orang honorer BNK, masih tercecer sebanyak 47 orang dari kepengurusan BNK Kampar yang baru.

Parahnya, kata Januarel, hingga kini Pemkab Kampar maupun pengurusan BNK Kampar baru tidak kunjung membayarkan honor mereka yang menunggak selama 6 bulan. Menurut Januarel, perjuangan para honorer BNK ini seperti tidak dihargai. Sudahlah status mereka tidak jelas, karena honor tidak dibayar dan status tidak jelas karena tidak pernah menerima SK pemberhentian.

''Selama tiga tahun kepimimpinan saya, sudah ada 750 orang pencandu narkoba di Kabupaten Kampar yang direhab. Alhamdulillah semua berhasil. Bahkan kami membentuk persatuan orang tua anak mantan pecandu narkoba. Alih-alih anggaran dikurangi, nasib terkatung-katung, tiba-tiba keluar SK pengurus baru dan dilantik. Sementara 47 dari anak kami masih tercecer, hak mereka tidak dibayar selama 6 bulan,'' kata Januarel.

Januarel menyebutkan, bagi dirinya yang sudah pensiun dan sudah tidak memimpin BNK lagi, tidak ada kepentingan apa-apa. Melainkan memperjuangkan anak buahnya yang dulu sama-sama membesarkan BNK Kampar dan membantu para orang tua yang ingin merehab anaknya dari kecanduan narkoba.

''Sampai hari ini masih ada yang mendatangi Ketua Persatuan orang tua anak mantan pecandu narkoba. Karena mereka tahu, kami sudah berhasil menolong banyak orang. Tapi sekarang sudah tidak ada. Bahkan SDM yang sudah terbukti selama 3 tahun terakhir ditelantarkan. Saya cuma meminta, tolong Pemkab Kampar bayarkan hak mereka,'' kata Januarel ''curhat'' kepada Ahmad Fikri.

Soal rehabilitasi ini sendiri diakui oleh Ketua Persatuan Orang tua anak mantan pecandu Raunas. Raunas yang hadir bersama Januarel menyebutkan, banyak orang tua datang kepada dirinya untuk merehab anak atau kemanakan mereka yang jadi pencandu. Namun dirinya tidak lagi bisa memfasilitasi ke BNK, karena tidak terkait lagi dengan kepengurusan yang baru.

''Saya bersykur anak saya sendiri ternyata bisa sehat dan pulih sepenuhnya dari kecanduan narkoba. Sampai anak saya bisa pula jadi konselor dan menjadi pengantar anak-anak yang bakal direhab di luar kota. Sampai hari ini masih ada yang datang untuk rehab, tapi mreka tidak mampu membayar biaya yang mahal, sementara sebelumnya ditanggung BNN,'' ungkap Raunas.

Soal biaya rehab yang ditanggung BNN ini dibenarkan Januarel. Selama ini menurut Januarel, anggaran yang semula mencapai 3 miliar sangat memadai untuk menjalankan BNK Kampar secara maksimal hingga menghasilkan SDM yang handal. Hingga BNK Kampar diakui oleh BNN dan selalu dimintai tenaga untuk melakukan rehabilitasi di sejumlah daerah di Sumatera.

''Dulu, untuk anggaran bayar honor, itu Pemkab, sementara rehab kami bisa mendapatkan bantuan BNN karena mampu meyakinkan mereka dengan kemampuan kami. Tapi anggaran lama-lama terus berkurang hingga pada akhirnya, anggaran tahun terakhir saya bertugas hanya mampu membayar setengah honor dan operasional BNK. Sisanya itulah yang kini masih terutang oleh Pemkab,'' kata Januarel.

Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri ketika menerima pengaduan ini agak emosional. Karena bukan pertama kali ini dirinya mendengarkan keluhan para honorer BNK yang terlantar. Bahkan dirinya sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Pemkab Kampar. Ternyata, tidak ada perkembangan sama sekali.

''Ini jadi catatan saya, ini akan kami akan diperjuangkan di APBD Perubahan. Akan kami panggil khsusus Wakil Bupati (Ketua BNK Kampar sekaranng) untuk masalah ini, untuk membayarkan kewajiban Pemkab kepada mereka. Ini harus ditindaklanjuti. Soalnya ini sudah pernah saya sampai kan, lalu senyap, saya kira ini sudah dibayarkan. Ternyata hari ini mereka datang lagi dan mengadu ternyata belum dibayarkan juga,'' kata Fikri.

Fikri menyebutkan, dirinya akan fokus pada pembayaran honor tenaga BNK Kampar selama 6 bulan tersebut. Namun yang jauh lebih penting, kata dia, adalah soal program rehabilitasi yang memang sangat dibutuhkan Kampar. ''Kasus narkoba tidak berkurang, tapi malah meningkat. Maka program rehabilitasi ini jadi sangat penting,'' ujarnya.

Ahmad Fikri juga mengatakan anggaran untuk pengurus BNK Kampar yang baru saat ini senilai 1,2 Miliar. ***