Jika APBD-P 2018 Ketuk Palu, Ini Prioritas Pemkab Pelalawan

PANGKALANKERINCI - Tiga program prioritas akan digarap menjelang akhir tahun ini, jika telah ketuk palu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan fokuskan pengalokasian dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 untuk tiga hal yang dianggap menjadi skala prioritas untuk dikerjakan hingga akhir tahun.

Tiga program prioritas tersebut yakni, peningkatan infrastruktur di Kota Pangkalan Kerinci, peningkatan kualitas sumber daya manusia (Pendidikan) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang belum terpenuhi.

Bupati Pelalawan, HM Harris baru-baru ini menegaskan, anggaran APBD-P Kabupaten Pelalawan 2018 akan difokuskan untuk peningkatkan infrastruktur kota dan peningkatan sarana pendidikan. Peningkatan infrastruktur khususnya di kota Pangkalan Kerinci.

"Kita akan fokus pada pembangunan dan sudah menjadi skala prioritas, karena dari APBD-P itu ada anggarannya," ujar Bupati Harris.

APBD-P Kabupaten Pelalawan 2018 akan fokus pada pembenahan infrastruktur di Kota Pangkalan Kerinci. Salah satunya pembenahan drainase, sebab saat ini drainase yang ada di kota Pangkalan Kerinci dinilai masih kurang optimal.

Tidak sedikit anggaran yang bakal dikucurkan untuk pembenahan infrastuktur di kota Pangkalan Kerinci. Meski begitu, Pemkab Pelalawan telah mengalokasikan anggaran untuk pembenahan kota Pangkalan Kerinci pada APBD-P 2018.

"Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk pembenahan kota Pangkalan Kerinci hampir Rp 13 miliar. Anggaran ini difokuskan pembangunan dan perbaikan drainase serta beberapa item lain," jelasnya.

Bupati Harris menyebutkan, selain pembenahan infrastruktur di kota Pangkalan Kerinci, APBD-P 2018 juga akan difokuskan untuk peningkatan sarana pendidikan yang selama ini belum terakomodir pada anggaran sebelumnya.

"Tambah lagi peningkatan sarana pendidikan, seperti penambahan ruang kelas baru, pengadaan meubeler dan sisa RPJMD yang belum sempat terpenuhi. Ini yang menjadi skala prioritas pada APBD-P tahun ini," tandasnya.

Bupati dua periode ini memaparkan, arah kebijakan pengembangan pendidikan dimaksudkan sebagai upaya peningkatan sarana dan prasaran pendidikan. Pemkab Pelalawan senantiasa berusaha maksimal dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan.

Hal tersebut akan dibuktikan dengan pembangunan atau pembenahan segala sarana dan prasarana pendidikan mulai tingkat SD maupun SMP pada akhir tahun ini.

Saat ini, sekolah di Kabupaten Pelalawan masih menjadi persoalan yang sedang menanti untuk diselesaikan, yakni kuranya meubeler berupa meja dan kursi. Kebutuhan meubeler siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) jumlahnya cukup fantastis, mencapai 15.420 set.

Jumlah tersebut dengan asumsi satu siswa dengan satu set meja dan kursi yang sedang dibutuhkan oleh siswa SD dan SMP yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Estimasi jumlah tersebut, sudah termasuk dengan penggantian meubeler yang sudah tidak layak pakai, termasuk juga meja kursi guru dan ruang ditambah meubeler perpustakaan.

"Memang, pada APBD-P ini, kita juga akan fokus pada peningkatan sarana pendidikan. Seperti penambahan ruang kelas dan memenuhi kekurangan meubeler sekolah," tandas Bupati Harris.

APBD-P Kabupaten Pelalawan 2018 diperkirakan tidak akan cukup untuk membiayai tiga program pada akhir tahun 2018 ini, terutama penataan kota Pangkalan Kerinci. Pembenahan ibukota kabupaten ini diperkirakan menelan dana sebesar Rp 40 miliar dengan mengandalkan kekuatan APBD-P 2018.

Bupati Pelalawan HM Harris menghadiri HUT Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) RI ke-40.

"Pembenahan kota Pangkalan Kerinci, lebih kurang menelan dana Rp40 miliar," sebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Pelalawan, M Syahrul Syarif.

Namun dijelaskannya, sebagian besar anggaran tersebut berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pelalawan.
"Sebagian besar penanganan pembenahan kota Pangkalan Kerinci, porsinya lebih banyak di Dinas PUPR," beber Syahrul.

Lebih lanjut dikatakannya, beberapa item akan dilakukan pembenahan seperti pembenahan drainase, perbaikan jalan dan penataan taman kota. "Yang jelas akan dibenahi, jalan yang tidak layak agar menjadi layak. Yang belum diaspal akan diaspel," ujarnya.

Namun persoalan yang paling menonjol dalam pembenahan kota Pangkalan Kerinci yakni drainase. Persoalan banjir kerap mewarnai sejumlah titik di kota Pangkalan Kerinci saat terjadi hujan.

"Di Pangkalan Kerinci itu masalahnya yang menonjol adalah drainase dan pembenahan drainase ini cukup besar biayanya," tandas.

Dengan kekuatan dana yang terbatas saat ini, menurut Syahrul, pembenahan kota Pangkalan Kerinci tidak akan selesai dalam tahun 2018 ini. Hal ini perlu konsistensi dalam pembenahan kota secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Memang tak akan selesai dengan dana yang terbatas sekarang, tapi pembenahan kota ini perlu konsisten agar bisa terwujud. Kalau tahun ini tak selesai, berarti akan dilanjutkan pada tahun berikutnya," ujarnya menutup.

Rencana Pemkab Pelalawan memfokuskan anggaran APBD-P 2018 untuk pembangunan infrastruktur dan pembenahan Kota Pangkalan Kerinci. Hal ini disambut baik oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan.

Ketua DPRD Pelalawan, Nasarudin menyatakan, niatan pemerintah daerah untuk memperbaiki wajah ibukota merupakan langkah yang dinilai sangat tepat. Langkah Pemda Pelalawan melakukan pembenahan kota Pangkalan Kerinci patut diapresiasi.

Meskipun agak terlambat, namun masyarakat telah mendesak akan perbaikan infrastruktur di kota Pangkalan Kerinci. Khususnya kerusakan jalan, taman median, hingga drainase yang selama ini menjadi persoalan.

"Sebenarnya kita sudah lama menggaungkan ini. Selama rapat-rapat bersama pemda juga telah ditekankan, tolong perhatikan pembangunan Pangkalan Kerinci. Kita siap dukung," ungkap Nasarudin.

Politisi Golkar ini meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serius dalam merealisasikan pembangunan serta pembenahan Pangkalan Kerinci.

Khususnya bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kerjasama antar instansi sangat dibutuhkan dalam penataan ibukota Pelalawan.

"Satu sisi inilah marwah kita. Orang lain tiap hari melintas dari ibukota kita, tapi kondisinya banjir hingga jalan berlubang. Sudah saatnya Pangkalan Kerinci diperhatikan secara khusus," ujarnya.

Pihaknya mengawal rancangan pembangunan di Pangkalan Kerinci. Selain ikut sumbang saran dan pemikiran, dewan juga memastikan tak ada pencoretan usulan anggaran untuk infrastruktur Pangkalan Kerinci.

Terkait rencana pembenahan kota Pangkalan Kerinci, DPRD Pelalawan sarankan tiga hal ini. Sampai saat ini, detail pembenahan kota masih menjadi pertanyaan anggota dewan.

Dikatakan Ketua Komisi III DPRD Pelalawan, Imustiar, pihaknya sangat mendukung rencana pembenahan kota Pangkalan Kerinci oleh Pemkab Pelalawan. Namun ada yang menjadi catatan, yakni detail pembenahan.

"Kita mendukung pembenahan kota Pangkalan Kerinci, namun targetnya harus jelas. Apa saja yang akan dibenahi, seperti apa detail rencana pembenahan kota," ujarnya.

Menurutnya, ada tiga hal yang harus ditekankan dalam pembenahan ibukota kabupaten tersebut. Selain perencanaan yang jelas, pembenahan tidak hanya pada perbaikan infrastruktur namun juga publik servisnya.

"Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pembenahan kota. Pertama membenahi drainase atau saluran air, agar kota tak banjir lagi. Kalau harus dibangun, ya harus dibangun," ucapnya.

Selain itu, kata Imustiar, pembenahan taman kota. Mulai dari KM 55 hingga Simpang Kualo, sampai sepanjang Jalan Lintas Timur (Jalintim) Pangkalan Kerinci. "Ini harus lebih enak dan indah dipandang mata. Taman kota yang sudah ada ini agar dipoles lagi," ujarnya.

Tak cukup disitu, Imustiar juga menyarankan pembenahan pelayanan air bersih (PAB). Selama ini pelayanan air bersih di kota Pangkalan Kerinci kerap bermasalh dan dikeluhkan oleh masyarakat.

"Pelayanan air bersih ini sering dikeluhkan. Dinas PU-PR sebagai mitra kerja komisi kita, kita minta juga untuk membentuk petugas responsif. Begitu ada keluhan warga langsung ditindak lanjuti," tutupnya. ***