Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Rakyat Menjerit, Misharti Desak Jokowi Tarik Perpres 64/2020
Politik
18 jam yang lalu
Rakyat Menjerit, Misharti Desak Jokowi Tarik Perpres 64/2020
2
Lebaran Idul Fitri, Harga Ayam Potong di Pekanbaru Naik Rp30 Ribu Per Kilo
Ekonomi
6 jam yang lalu
Lebaran Idul Fitri, Harga Ayam Potong di Pekanbaru Naik Rp30 Ribu Per Kilo
3
Tiga Kabupaten di Riau Klaim Sudah Bebas Covid-19
Kesehatan
6 jam yang lalu
Tiga Kabupaten di Riau Klaim Sudah Bebas Covid-19
4
Tak Punya SIKM Jangan Coba-coba Masuk Jakarta, Dipaksa Putar Balik
Pemerintahan
6 jam yang lalu
Tak Punya SIKM Jangan Coba-coba Masuk Jakarta, Dipaksa Putar Balik
5
Arus Mudik 2020, Hingga H+2 Tercatat 465.000 Kendaraan Meninggalkan Jakarta
Peristiwa
6 jam yang lalu
Arus Mudik 2020, Hingga H+2 Tercatat 465.000 Kendaraan Meninggalkan Jakarta
6
Panduan Covid-19 di Tempat Kerja, Saleh Daulay: Keputusan Menkes Basi
Politik
5 jam yang lalu
Panduan Covid-19 di Tempat Kerja, Saleh Daulay: Keputusan Menkes Basi
Home  /  Berita  /  Riau

Defisit Rp307 Miliar, Pemkab Inhil Hentikan Seluruh Pengadaan Barang dan Jasa

Defisit Rp307 Miliar, Pemkab Inhil Hentikan Seluruh Pengadaan Barang dan Jasa
Anggota Banggar DPRD Inhil, M Sabit Bahar
Selasa, 28 Agustus 2018 23:00 WIB
Penulis: Rida Ayu Agustina
TEMBILAHAN - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil menjabarkan bahwasanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil mengalami defisit atau kekurangan anggaran untuk pembiayaan belanja mencapai sebesar Rp307 miliar.

Meski sejak sebulan lalu pemberitahuan defisit tersebut disampaikan, namun hingga saat ini, Pemkab Inhil belum kunjung melakukan rasionalisasi.

Padahal, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Inhil telah menghentikan seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa termasuk belanja modal serta kegiatan lainnya sesuai dengan perintah Bupati Inhil dalam surat nomor 04/TPAD/VIII/2018.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Inhil, M Sabit Bahar meminta Pemkab Inhil untuk segera melakukan rasionalisasi.

"Pemkab Inhil lamban, akibatnya pelaksanaan pembangunan jadi terhenti," ujar pria yang juga Anggota Badan Anggaran DPRD Inhil itu, Selasa (28/8/2018).

Sejak diumumkannya defisit tersebut, hingga hari ini dikatakan Politisi Partai Demokrat itu, Banggar DPRD terus menunggu Pemkab melakukan rasionalisasi.

"Dari kemarin kami menunggu Pemkab melaksanakan rasionalisasi, karena pelaksanaan kegiatan 2018 belum ada berjalan. Sementara masyarakat sudah menunggu pembangunan yang telah dijanjikan," lanjutnya.

Mengingat pelaksanaan rasionalisasi ini merupakan kebijakan Pemkab, ia pun berharap adanya ketegasan dari Pemkab Inhil.

"Jangan ditunda-tunda lagi, kami sudah resah dengan desakan masyarakat untuk segera melaksanakan pekerjaan. Pemerintah harus tegas dalam hal ini," tukas Sabit.

Untuk diketahui, terhadap Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (SiLPA) pada tahun 2017, sebagaimana hasil audit BPK sebesar Rp10.794.891.708,08 sen, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar perhitungan SiLPA pada APBD Perubahan 2018, sementara berdasarkan hitungan Silpa 2018 yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2018 adalah sebesar Rp318.459.469. 404,92 sen.

Dari hitungan ini, menunjukkan bahwa APBD 2018 mengalami defisit atau kekurangan anggaran untuk pembiayaan belanja mencapai sebesar Rp307.664.557.696, 84 sen. ***


wwwwww