Pembangunan Destinasi Wisata Halal Gagal, DPR Desak Kemenpar Lakukan Langkah-langkah Taktis

JAKARTA - Pembangunan destinasi wisata halal disejumlah daerah seperti DKI Jakarta, NTB, Sumatera Barat, Jawa Barat dan daerah lainnya di Indonesia dianggap belum sesuai dengan yang digembar gemborkan Kementerian Pariwisata.

Bahkan Kementerian yang dipimpin Arief Yahya, dianggap gagal, karena destinasi wisata Indonesia yang digadang-gadang bakal menjadi pusat wisata halal belum sepenuhnya memenuhi syarat.

Bahkan sebagian wilayah yang menjadi destinasi wisata halal, saat ini hanya baru mencapai level wisata ramah muslim.

Terkait hal itu, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mendorong Komisi X DPR agar meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk melakukan langkah taktis dalam membangun kesadaran pasar (market awareness) wisata halal.

"Misalnya dengan bekerja sama bersama pemerintah, akademisi, pebisnis, komunitas, dan media dalam mengakselerasi pengembangan destinasi wisata halal di Indonesia," ujar Bamsoet, Jumat (31/8/2018).

Bamsoet juga mendesak Komisi X DPR agar segera memanggil pihak Kemenpar, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Pemerintah Daerah (Pemda) bersama para pengusaha hotel maupun restoran di seluruh daerah.

"Tujuanya agar segera melakukan sertifikasi halal dengan memenuhi sejumlah persyaratan menjadi destinasi wisata halal guna memberikan perlindungan terhadap konsumen dan rasa nyaman berdasarkan aspek syariah," tandasnya.

Masih kata mantan Ketua Komisi III DPR ini, mengingat sertifikasi halal tersebut juga akan berdampak pada peningkatan kualitas hotel ataupun restoran, sehingga mampu mendongkrak daya saing di tengah ketatnya persaingan bisnis wisata.

"Persaingan yang kita maksud, baik itu perhotelan maupun restoran di Indonesia, serta dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai kawasan Taman Wisata Dunia," pungkasnya.***