Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Musisi dan Wartawan yang Tergabung di PSKI Sukses Gelar Halalbihalal
Umum
22 jam yang lalu
Musisi dan Wartawan yang Tergabung di PSKI Sukses Gelar Halalbihalal
2
Avril Lavigne Anggap Teori Konspirasi Tentangnya Sebagai Bukti Awet Muda
Umum
19 jam yang lalu
Avril Lavigne Anggap Teori Konspirasi Tentangnya Sebagai Bukti Awet Muda
3
Kandang Persib Siap Membiru Di Semi Final, Energi Bagi Dedi Kusnandar Dkk
Olahraga
24 jam yang lalu
Kandang Persib Siap Membiru Di Semi Final, Energi Bagi Dedi Kusnandar Dkk
4
1st FOBI World Barongsai Championship 2024, Grace Natalie: Sejarah Terukir Pertama Kali Piala Presiden Diperebutkan
Olahraga
22 jam yang lalu
1st FOBI World Barongsai Championship 2024, Grace Natalie: Sejarah Terukir Pertama Kali Piala Presiden Diperebutkan
5
Tak Enak dengan Bea Cukai, Enzy Storia Harap Ada Perbaikan Layanan Publik
Umum
19 jam yang lalu
Tak Enak dengan Bea Cukai, Enzy Storia Harap Ada Perbaikan Layanan Publik
Home  /  Berita  /  DKI Jakarta

Prabowo Geram Aparat Ikut Tak Netral dalam Aksi Penolakan Deklarasi #2019GantiPresiden

Prabowo Geram Aparat Ikut Tak Netral dalam Aksi Penolakan Deklarasi #2019GantiPresiden
Prabowo-Sandi saat mendaftar ke KPU. (dok. Jawapos)
Sabtu, 01 September 2018 21:53 WIB
JAKARTA - Aksi penolakan terhadap gerakan #2019GantiPresiden masih menuai kritik dari sejumlah pihak. Salah satu yang kecewa atas penolakan itu adalah Prabowo Subianto.

Bakal calon presiden penantang petahana itu menilai, aksi penolakan terhadap gerakan #2019GantiPresiden menciderai demokrasi. Menurut Prabowo, tidak semestinya gerakan aspirasi semacam itu dihalang-halangi.

"Keadaan demokrasi juga terancam. Kebebasan berpendapat, kebebasan berhimpun, berserikat. Sekarang ada emak-emak mau deklarasi diusir dari negaranya sendiri," kata Prabowo di Jakarta, Sabtu (1/9).

Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan, situasi seperti ini bukanlah keadaan yang diimpikan terjadi di Indonesia. Sesuai prinsip berdemokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di depan umum.

"Apakah republik ini yang kita cita-citakan? Apakah republik ini yang dicita-citakan pendiri bangsa ini? Apakah republik seperti ini yang mereka perjuangankan, oleh pahlawan-pahlawan yang gugur? Bukan republik ini yang kita inginkan," jelasnya.

Mantan Danjen Kopassus itu pun berharap agar aparat penegak tidak digunakan sebagai alat kepentingan kelompok tertentu. Mereka diminta kembali ke fungsi semestinya sebagai pengayom masyarakat.

"Kita sangat prihatin kalau aparat-aparat negara milik negara, milik bangsa, kalau alat negara tidak mengerti, melindungi rakyat Indonesia. Bukan menjadi alat suatu golongan. Itu pelanggaran UUD. Kalau dibiarkan, manusia mengatakan bahwa rakyat tidak akan terima," pungkas Prabowo. ***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:jawapos.com
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/