Program Jamkesda Banyak Digunakan Orang Kaya, Begini Jawaban Dinsos Pelalawan

PANGKALANKERINCI - Setelah Dinas Kesehatan (Diskes) Pelalawan, kini Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pelalawan memberikan penjelasan terkait tudingan penerima Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) banyak digunakan orang kaya.

Program pemerintah yang dianggarkan melalui APBD kabupaten sebesar Rp 5 miliar per tahun ini, dinilai tidak tepat sasaran.

Kepala Dissos Pelalawan, May Hendri, Senin (3/8/2018) menegaskan, pihaknya hanya sebatas melayani rekomendasi yang diberikan dari desa maupun kelurahan kepada masyarakat atau warga yang membutuhkan.

"Seperti biasa, kita melayani atas rekomendasi dari desa ataupun kelurahan yang kemudian kita tindak lanjuti dengan mengeluarkan surat," terangnya, dikonfirmasi GoRiau.

Menurutnya, revalidasi data penerima Jamkesda bukan hal yang mudah. Diperlukan dana untuk melaksanakannya.

"Revalidasi data Jamkesda itu kan diperlukan dana, karena petugas harus turun langsun ke lapangan mengecek satu persatu, dari rumah ke rumah," ujarnya.

Lanjut May Hendri, dirinya enggan berpolemik terkait persoalan penerima Jamkesda tersebut. Apakah penerima Jamkesda tidak tepat sasaran, menurutnya orang yang datang ke kantro Dissos adalah warga atau masyarakat yang membutuhkan.

"Soal tudingan salah sasaran penerima Jamkesda, saya berfikir positif saja. Karena yang datang ke kita pasti orang yang membutuhkan," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Komisi I DPRD Pelalawan, H Abdullah mengungkapkan, banyak masyarakat miskin yang seharusnya tercover dalam program Jamkesda justru namanya tidak masuk. Namun tidak sedikit masyarakat mampu namanya masuk dalam Jamkesda.

"Memang pendataan dilakukan oleh desa dan kelurahan dan Dinas Sosial (Dissos) dan bukan kewenangan Dinas Kesehatan (Diskes)," ujarnya.

Menurut politisi PKS ini, justru banyak masyarakat miskin yang tak punya Jamkesda. "Apalagi untuk BPJS, mereka jelas sangat berat untuk membayar bulanannya," katanya.

Ditegaskannya, pemerintah daerah melalui dinas terkait agar melakukan evaluasi data terhadap masyarakat penerima program Jamkesda. "Sekarang ini banyak tak tepat sasaran, kita menduga adanya titipan juga," bebernya.

Abdullah menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan mengalokasikan dana Jamkesda Rp 5 miliar pertahun. "Jamkesda perlu dievaluasi lagi," pungkasnya. ***