Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
FASTA DKI-Sispala Desak Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Kompromi
Lingkungan
19 jam yang lalu
FASTA DKI-Sispala Desak Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Kompromi
2
Dinov dan Michelle Pimpin Parade Tim Indonesia di Pembukaan Dakar 2026
Olympic
13 jam yang lalu
Dinov dan Michelle Pimpin Parade Tim Indonesia di Pembukaan Dakar 2026
3
Zlatko Runje Sukses Dampingi Persib Kalahkan Kalteng FC
Sepakbola
13 jam yang lalu
Zlatko Runje Sukses Dampingi Persib Kalahkan Kalteng FC
4
Bikin Rame CFD Sudirman, Massa 'Geruduk' Imigrasi Jakbar
Umum
13 jam yang lalu
Bikin Rame CFD Sudirman, Massa Geruduk Imigrasi Jakbar
5
Darije Kalezic Kecewa, Rizky Eka Tetap Minta Dukungan Suporter PSM
Sepakbola
14 jam yang lalu
Darije Kalezic Kecewa, Rizky Eka Tetap Minta Dukungan Suporter PSM
6
Tolak Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Dailami Minta Pemerintah Tegas
Hiburan
19 jam yang lalu
Tolak Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Dailami Minta Pemerintah Tegas
Home  /  Berita  /  Riau

Bawa Uang Kertas Asing Melebihi Rp1 Miliar Bakal Didenda 10 Persen

Bawa Uang Kertas Asing Melebihi Rp1 Miliar Bakal Didenda 10 Persen
Kamis, 06 September 2018 14:38 WIB
Penulis: Ratna Sari Dewi
PEKANBARU - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Riau mulai menerapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20 tahun 2018, yang mengatur tentang pembawaan uang kertas asing (UKA) ke dalam dan keluar dari Indonesia paling sedikit setara dengan Rp1 miliar.

Dalam PBI ini diatur pengenaan sanksi atas pelanggaran peraturan tersebut, berupa kewajiban membayar denda.

Kepala Kantor BI Perwakilan Riau, Siti Astiyah mengatakan, pihaknya telah menerapkan aturan pembatasan pembawaan jumlah UKA atau valuta asing setara atau senilai lebih dari Rp1 miliar tersebut sejak 3 September 2018.

Kata Siti, sanksi akan dikecualikan bagi badan berizin, yaitu bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank yang telah memperoleh izin dan persetujuan dari BI. Sedangkan bagi yang melanggar otoritas, akan diberikan sanksi berupa denda.

Nilai denda tersebut akan sesuai dengan peraturan terkait pembawaan uang tunai, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau ke Luar Daerah Pabean Indonesia. 

Merujuk pada aturan itu, jumlah denda yang bakal dikenakan berjumlah 10 persen dari seluruh jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah denda paling banyak setara Rp300 juta. Jumlah nilai ini akan berlaku baik untuk perseorangan maupun perusahaan.

"Kebijakan ini bukan bagian dari kebijakan mengontrol devisa. Kebijakan ini menekankan pada pengaturan lalu lintas pembawaan valuta asing secara tunai. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter, khususnya dalam menjaga kestabilan rupiah," kata Siti di Pekanbaru, Kamis (6/9/2018).

Nantinya, pengawasan pembawaan UKA dan pengenaan sanksi denda di daerah pabean akan dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. ***

Kategori:Ekonomi, Riau
wwwwww