MS Kaban: Seandainya Melawan Kotak Kosong, Kader PBB Akan Mencoblos Kotak Kosong Daripada Jokowi
Menurutnya, perintah Ketum PBB,Yusril Ihza Mahendra kepada seluruh kader PBB sudah jelas tidak akan memilih Jokowi di ajang Pilpres 2019 mendatang.
"Ucapan Pak Yusril itukan sudah jelas, seandainya yang bertarung di Pilpres Jokowi melawan kotak kosong maka kader PBB akan menyoblos kotak kosong tersebut," terang MS Kaban kepada wartawan.
Pemerintah sekarang ini menurutnya, hanyalah melanjutkan komitmen-komitmen yang dirancang oleh blok-blok kapitalis dan jika harus bekerjasama dengan pihak lain hendaknyalah memikirkan juga siapa yang harus diuntungkan terlebih dahulu dalam hal tersebut.
"Sumber Daya Alam (SDA) semua berpihak ke company makanya bagi siapa yang bakal jadi Presiden nantinya harus berpikir untuk menaikan derajat pribumi demi kepentingan Indonesia," pungkas MS Kaban yang juga inisiator acara tersebut.
Acara seminar yang dihadiri tokoh-tokoh nasional, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan berbagai Organisasi Kepemudaan ( OKP ) dan Organisasi Masyarakat ( Ormas) di kota Medan ini juga menampilkan pembicara dari akademisi dan para praktisi yang pakar di bidangnya masing-masing.
Sebagai pembicaranya ada Prof Dr Kaelan yang akan bicara soal status boemipoetra menurut paradigma ideologi Pancasila. Kemudian Dr Mulyadi MSi akan berbicara status boemipoetra Indonesia pra invansi Belanda dan pasca invansi hingga era reformasi.
Selain itu ada juga Prof Dr Sobar Sutisna, Dr M Dahrin La Ode, Dr Syahganda Nainggolan, Jenderal TNI ( Purn) Joko Santoso, Dr Ichsanudin Noorsy, Marzuki Ali dan Ratna Sarumpaet.
"Sedangkan tokoh daerah yang bicara pada seminar seperti Prof Suteki SH, Shohibul Ansar Siregar serta Prof Dr H Hasim Purba," kata Ketua Panitia wilayah Sumut, Dr Ir Masri Sitanggang MP yang didampingi Ketua Panitia Nasional Pra Kongres Boemipoetra Nusantara, Muhardi Zainudin ketika ditanya wartawan.***
Editor | : | Muslikhin Effendy |
Sumber | : | berbagai sumber |
Kategori | : | Umum, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, Sumatera Utara |