Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
DPR RI
14 jam yang lalu
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
2
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
DPR RI
12 jam yang lalu
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
3
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Nasional
12 jam yang lalu
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
4
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disetujui
DPR RI
24 jam yang lalu
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disetujui
5
Bertambah 1.385, Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 57.770 Orang
Kesehatan
24 jam yang lalu
Bertambah 1.385, Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 57.770 Orang
6
Tuduh Santri Calon Teroris, Pimpinan Ponpes Daarul Ilmi Tuntut Denny Siregar Dipenjarakan
Peristiwa
18 jam yang lalu
Tuduh Santri Calon Teroris, Pimpinan Ponpes Daarul Ilmi Tuntut Denny Siregar Dipenjarakan
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Tega Banget, Dana Rehabilitasi Gempa pun Dikorupsi, Ini Dia Pelakunya

Tega Banget, Dana Rehabilitasi Gempa pun Dikorupsi, Ini Dia Pelakunya
Sabtu, 15 September 2018 13:48 WIB
JAKARTA - Anggota DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) berinisial HM terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (14/9) pagi.

Selain HM, dalam OTT yang dilakukan Kejaksaan Negeri Mataram itu juga ditangkap dua orang lainnya, yakni seorang pejabat Pemkot Mataram berinisial SD, dan seorang kontraktor berinisial CT. Ketiganya diperiksa di Kejaksaan Negeri Mataram.

HM diduga meminta jatah dana rehabilitasi korban bencana gempa Lombok dalam bentuk proyek. Dia ditangkap saat menerima sejumlah uang di salah satu rumah makan di Kota Mataram.

Kajari Mataram, I Ketut Sumedana, membenarkan penangkapan tersebut. "Jumat pagi tadi sekitar pukul 10.00 Wita, yang bersangkutan (HM) kami amankan bersama yang menyerahkan, kadis pendidikan bersama seorang kontraktor," kata Sumedana.

Dari hasil OTT, petugas jaksa mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp 30 juta. Uang tersebut diduga bagian dari pengesahan perubahan anggaran proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa senilai Rp 4,2 miliar yang telah dibahas dan ditetapkan DPRD Kota Mataram dalam APBD-P Tahun 2018.

"Setelah dana bencana itu diketok, dia (HM) minta jatah," kata Kajari.

Adapun modus kasus ini adalah, HM yang menjabat Ketua Komisi IV DPRD Mataram ini meminta jatah setelah dana Rp 4,2 miliar melalui Dikbud Kota Mataram disahkan. "Ada dalam kasus ini muncul dugaan motif pemesaran yang dilakukan oleh anggota dewan,” ujar Sumedana.

Hingga kini kasus tersebut masih terus dikembangkan. Sumedana mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan muncul tersangka baru.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:berbagai sumber
Kategori:Nusa Tenggara Barat, Hukum, Peristiwa, GoNews Group

wwwwww