Mantan dan Gubernur Aktif Terbuka Dukung Capres Petahana, Pangi: Ada Tekanan

JAKARTA - Pengamat Politik Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, melihat ada beberapa faktor yang membuat para kepala daerah, baik yang mantan maupun yang masih menjabat, secara terbuka mendukung calon presiden (capres) petahana, Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau ditinjau dari aturan, memang tidak yang melarang para kepala daerah menjadi juru kampanye baik di Pilkada maupun Pilpres,” kata Pangi dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Pangi melihat, apakah petahan lemah atau sebaliknya petahana yang kuat. Kemudian, soal etika politik atau fatsun politik dan soal tekanan politik.

"Sehingga para kepala daerah mendukung rejim yang berkuasa," terang Pangi.

Menurutnya, kalau dicermati fenomena ini sudah terjadi sejak lama. Di Partai Demokrat bahkan ada ada surat edaran yang menyebutkan, jika nantinya Demokrat mengusung pasangan cagub-cawagub pada gelaran pilkada di salah satu daerah, maka ada konsekuensi harus mendukung calon presiden dari Partai Demokrat.

"Nah Surat itu pernah beredar dan jadi polemik," terangnya.

Malah di PDI Perjuangan dijelaskannya, bahwa siapapun kader PDIP yang diusung jadi kepala daerah adalah petugas partai. Namun, dukungan yang mengalir itu, sambung Pangi, mungkin saja ada tekanan politik.

Karena ada juga para mantan kepala daerah mendukung calon petahana karena ingin bermain aman atas masalah yang mungkin menjerat.

"Karena saya melihat, apakah para mantan kepala daerah itu selama menjabat, apalagi yang sampai dua periode itu memang bersih," katanya.

Anggaplah Prabowo jadi Presiden, Pangi memperkirakan, pasti para gubernur atau mantan gubernur yang mendukung Jokowi, pasti akan diberi tanda.***