Unjuk Rasa di DPRD Riau, Massa FPR Sebut Ada Rezim Anti Rakyat

PEKANBARU - Berunjuk rasa di Gedung DPRD Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, ratusan massa Front Perjuangan Rakyat (FPR) Riau, menolak kebijakan pemerintah investasi yang dianggap menyengsarakan rakyat. Aksi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, Senin, (24/9/2018) ini, diantaranya memprotes rendahnya harga kelapa yang dianggap setara bahkan lebih rendah daripada harga permen.

Hal ini dikarenakan kelapa merupakan pencaharian utama masyarakat, khususnya petani di Indragiri Hilir, Riau. Selain itu, massa juga diantaranya menuntut agar DPRD Kota menyampaikan kepada pusat, agar pemerintah mempertimbangkan untuk keluar dari dari IMF, berkaitan dengan rencana Indonesia akan menjadi tuang rumah di kegiatan Annual Meeting IMF-World Bank di Bali, pada Oktober 2018 mendatang.

Pasalnya, massa menganggap selama ini IMF dan World Bank banyak menjerat negara berkembang dengan program utang.

"Tolak seluruh program IMF dan World Bank yang memberatkan petani dan masyarakat kecil," ujar salah seorang orator aksi.

Selain itu, tampak pula massa aksi menuliskan pemerintahan saat ini merupakan Rezim Anti Rakyat, atas kebijakan - kebijakan diatas yang telah merugikan pihak masyarakat, khususnya petani di Riau. ***