Pasca Demo BEM Riau Lukai 6 Polwan, RJCI Desak Kampus Bersih dari Tunggangan Politik

PEKANBARU - Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) mengecam aksi demonstrasi yang menamakan kelompoknya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Riau pada Senin (24/9/2018) kemarin di kantor DPRD Riau. Aksi unjuk rasa bertepatan dengan Hari Tani Nasional itu melukai sebanyak 6 orang polisi wanita (polwan) yang mengawal jalannya demonstrasi.

"Kami sangat menyesalkan terjadinya peristiwa yang membuat enam orang polwan mengalami luka. Apa salah mereka sehingga dengan teganya oknum-oknum BEM tersebut bertindak seperti itu. Seakan-akan demo itu selalu identik dengan kekerasan, sehingga mengaburkan substansi tuntutan," kata Ketua Umum RJCI, Raya Desmawanto MSi kepada media, Selasa (25/9/2018).

Raya menegaskan, demonstrasi adalah hal yang lumrah dalam alam demokrasi saat ini. Namun, kebebasan berpendapat tidak sama dengan aksi suka-suka dan mengumbar kekerasan atau cacian secara membabi buta. Apalagi, aktor yang berunjuk rasa adalah para demonstran yang merupakan kelompok berpendidikan, pembelajar dan intelektual.

''Kalau mau bertindak preman, silakan ganti baju. Kalau mahasiswa itu ya berjuang dengan cara intelektual, argumentatif dan naratif. Ini kok melukai para perempuan yang ditugaskan negara untuk mengawal mereka. Ini sudah keterlaluan dan di luar batas kewajaran," tegas Raya.

Raya menyarankan agar otoritas terkait menindak oknum-oknum mahasiswa yang bertindak brutal tersebut. ''Agar tidak terulang kembali, sebaiknya para pelaku kekerasan terhadap petugas kepolisian polwan ditindak secara hukum. Agar tak menjadi kebiasaan," tegas Raya.

Meski demikian, Raya meyakini kalau aksi demonstrasi tersebut tidak mencerminkan secara keseluruhan dari perilaku mahasiswa Riau. Ia menduga, kalau aksi-aksi yang menjurus kekerasan dan penghinaan ditunggangi oleh aktor-aktor tertentu yang diduga menyelinap di BEM, termasuk aktor politik dan parpol tertentu.

Oleh sebab itu, RJCI meminta agar pimpinan kampus di Riau segera menertibkan dugaan adanya intervensi dan cawe-cawean kelompok politik dan parpol tertentu yang masuk ke kampus melalui kelembagaan mahasiswa dan lembaga lainnya di kampus.

"Bersihkan kampus dari intervensi politik yang mempecundangi kelembagaan mahasiswa dan organisasi kampus lainnya. Pimpinan kampus harus menertibkan hal ini. Jika tidak mampu, lebih baik mundur saja. Kita juga akan melaporkan hal ini ke Kemenristek Dikti untuk ditindaklanjuti,''pungkas Raya. (rls)