Bukan Dibolehkan Menjarah, Mendagri: Kami Belikan Makan dan Minum untuk Korban Gempa dari Minimarket
Dimana sebelumnya, GoNews Group menerbitkan berita dengan judul Tjahjo Kumolo dan Wiranto Bilang, Pemerintah Izinkan Warga Palu "Menjarah" Minimarket .
Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dr.Drs.Bahtiar. M.Si kepada GoNews Group melalui surat tertulisnya Senin (1/10/2018).
Yang terjadi di lokasi saat itu kata Bahtiar, Mendagri bersama Menkopolhukam dan rombongan membelikan makanan dan minuman dari minimarket untuk pertolongan darurat terhadap korban gempa yang kehusan dan kelaparan.
Berikut ini klarifikasi lengkapnya:
Terkait dengan pemberitaan atas Pernyataan Mendagri saat Melaksanakan Kunjungan Kerja Pasca Gempa di Palu, Sulawesi Tengah pada hari Sabtu s.d. Minggu Tanggal 29 s.d. 30 September 2018 di Palu, Sulawesi Tengah, kami selaku Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri memandang perlu melakukan klarifikasi atas kekeliruan pemberitaan yang masih terus terjadi pada sejumlah media, sebagai berikut:
1 . Bahwa kekeliruan pemberitaan diawali oleh pemberitaan detik.com dengan judul berita "Korban Gempa Palu Boleh Ambfl Barang Minimarket, Dibayar Pemerintah".
2. Terhadap pemberitaan tersebut pada poin 1 (satu), telah dilakuKan klarifikasi oleh Mendagri dan kami mengucapkan terimakasih kepada redaksi detik.com yang telah melakukan Ralat Berita pada Hari Minggu, Tanggal 30 September 2018 pukul 09.47 WIB dan selanjutnya mengubah judul berita menjadi "Saat Kunjungan, Mendagri Belikan Korban Gempa Barang di Minimarket" dan pada bagian akhir berita tersebut Redaksi detik.com telah meminœ maaf atas pemberitaan sebelumnya.
3. Namun demikian, diidentifikasi sejumlah mecia masih saja mengangkat dan melakukan duplikasi pemberitaan secara sistemik dan mengabaikan kkarifikasi serta penjelasan yang telah dilakukan oleh Bapak Mendagri.
4. Oleh karena itu, bersama ini kami menegaskan kembali beberapa hal bahwa berita tersebut tidak benar. Mendagri adalah pejabat pemerintah pusat yang tiba pertama di Lokasi Bencana pada Hari Sabtu, Tanggal 29 September 2018 bersama dengar Menkopolhukam, Panglima TNI, Mensos, Menkominfo, Menhub, VVakapolri, Kepala BNPB, Dirjen Adwil Kemendagri, Basarnas dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Pada forum rapat yang dipimpin oleh Bapak MenkopolhuKam, dengan memperhatikan kondisi pada hari Sabtu Tanggal 29 September 2018 setelah Mendagri bersama rombongan melakukan kunjungan ke Rumah Sakit dan berkeliling lokasi bencana, bahwa kondisi saat itu sangat darurat dimana masyarakat kesulitan bahan makanan dan air minum serta hampir seluruh aktifitas ekonomi masyarakat terhenti total dan belum adanya pasokan bantuan karena rusaknya fasilitas komunikasi dan transpor-asi.
Sehingga Mendagri berpandangan dalam forum rapat terbuka pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 termasuk dalam konfrensi pers pada hari Minggu tgl 30 September 2018 yang di pimpin oleh Bapak Menkopolhukam bahwa untuk memberikan pertolongan pertama berupa bahan makanan dan minuman khususnya untuk pasien korban bencana yang haus dan lapar, maka Mendagri berinisiatif untuk mengajak bergotong-royong membeli bahan makanan pada minimarket dan toko kelontong yang ada. Hal tersebut dilakukan semata-mata sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan Mendagri setelah melihat langsung kondisi pasien yang hanya diberi makan satu sendok dan air satu sendok.
Karena situasi darurat pada Sabtu (29/9) maka Mendagri mengusulkan agar TNI, Polri dan Satpol PP membantu mengawal proses pembelian bahan makanan dan air minum tersebut dan dibeli secara bergotongroyong dan Mendagri juga ikut membeli bahan makanan dan air minum tersebut disalurkan pada pasien yang kondisi lapar dan haus tersebut.
Dengan demikian, mengenai pembelian makanan dan air minum tersebut disampaikan dalam forum rapat terbuka serta pembelian makanan dan air minum hanya pada warung, toko kelontong dan minimarket tertentu saja. Tidak ada pernyataan Mendagri maupun Menkopolhukam yang mempersilahkan warga masyarakat secara bebas untuk mengambil barang pada toko, warung dan minimarket tanpa membayar serta tidak ada jaminan bahwa Pemerintah yang akan membayar.
Bersama ini kami meminta khususnya kepada redaksi, agar segera berhenti untuk mencegah dampak lanjutan yang tidak baik akibat pemberitaan yang tidak benar tersebut.
Kami sangat yakin rekan media/pers masih memegang teguh kode etik pers/jurnalistik dan memiliki kepekaan, kepedulian untuk tidak memperkeruh suasana karena saudarasaudara kita sedang berduka dan membutuhkan suasana yang sejuk dan membutuhkan informasi yang positif yang mampu memotivasi warga masyarakat yang terdampak bencana gempa agar memiliki kekuatan Iahir dan batin dalam menghadapi cobaan ini.
Kami berharap dengan klarifikasi ini, seluruh pemberitaan dimaksud sudah berhenti dan selanjutnya mari kita menyatukan kekuatan komponen bangsa termasuk media/pers untuk berpartisipasi bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya percepatan penanganan dan pemulihan dampak bencana gempa di Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian disampaikan, atas dukungan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. ***
Editor | : | Muslikhin Effendy |
Kategori | : | GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta |