Pembinaan Bulutangkis Sumut Harus Tetap Jalan

MEDAN - Kisruh kepemimpinan Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI Sumut masih terus bergulir. Pasalnya, putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) agar Pengurus Pusat (PP) PBSI menggelar Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) PBSI Sumut ulang belum juga digelar walau tenggat waktu 60 hari sudah berlalu lebih dari sepekan.

Menyikapi hal ini, Ketua Umum (Ketum) PBSI Sumut berdasarkan surat keputusan PP PBSI Skep/047/4.2.2/V/2018 tentang pengukuhan Pengurus Provinsi PBSI Sumut masa bakti 2018-2022, Suripno Ngadimin berharap, pembinaan atlet Sumut tetap berjalan.

Ngadimin Suripno melalui Sekertaris Umum (Sekum) PBSI Sumut, Edi Ruspandi menyebut, tetap menghormati poin putusan BAORI terkait pembatalan demi hukum surat keputusan PP PBSI Skep/047/4.2.2/V/2018 itu.

"Kita hormati itu, namun kan pembinaan atlet harus tetap berjalan. Kasian atlet kalau harus dikorbankan karena masalah pengurus yang tidak kunjung selesai," ujar Edi Ruspandi kepada wartawan di Medan, Minggu (21/10).

Menurut Edi, pembinaan atlet mau tidak mau tetap butuh pengurus. Sebagai contoh, sebut Edi, perpindahan tiga atlet Sumut baru-baru ini ke sejumlah klub seperti PB Djarum, PB Axist, dan PB Sarwenda, itu tetap harus ada surat menyurat dari Pengprov PBSI Sumut.

"Mutasi itu tetap harus ditandatangani pengurus PBSI Sumut. Kalau tidak tentu mutasi itu tidak bisa dilakukan. Sebab mutasi itu sangat penting untuk atlet tersebut untuk kariernya. Kalau tidak mereka akan terhambat," jelas Edi.

Belum lagi, lanjut Edi, Kejurnas yang akan digelar pada akhir November 2018 mendatang, terancam tidak bisa diikuti oleh wakil Sumut. Sebab atlet yang mau dikirim ke Kejurnas itu harus melalui penjaringan dari Kejurprov dulu dan yang menggelar itu harus Pengprov PBSI.

"Kalau bukan Pengprov lantas siapa yang mau menggelar? Kalau tidak digelar atlet tidak bisa ikut Kejurnas. Lagi-lagi kan yang kasian itu atlet. Mereka jadi korban," tambahnya.

Edi mengaku tahu betul konsekuensi dari putusan BAORI. Namun putusan itu ditujukan ke PP PBSI dan pada prinsipnya pihaknya mengikuti arahan PP PBSI.

"Intinya kita hormati putusan BAORI. Cuman bagaimana dengan nasib atlet? Mereka butuh organisasisasi yang jelas. Tidak mungkin saya buat surat menyurat lalu saya tandatangani atas nama pribadi atau isan olahraga. Ini tentu tidak akan berlaku," tegasnya.

Untuk itu, Edi Ruspandi berharap pihak-pihak terkait bisa mengerti kondisi ini. Semua ini demi atlet. Bahkan pihaknya telah menggelontorkan dana besar untuk renovasi GOR PBSI Sumut (Jalan Willem Iskandar, Medan) juga demi pembinaan atlet.

"Silakan lihat GOR PBSI Sumut sekarang, banyak perubahan sudah dibuat. Semua pertandingan di lapangan bisa dipantau melalui kamera. Jadi evaluasi-evluasi terhadap atlet dapat lebih mudah dilakukan. Kita tidak klaim GOR ini milik kita, tapi ini milik masyarakat Sumut," tambahnya.

"Bahkan atlet-atlet bulutangkis asal Sumut yang hendak berlaga di Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) Sumatera 2018 di Aceh pekan depan yang merupakan gawaian dari Dispora Sumut meminta rekomendasi atlet untuk berlaga dari kami," tutupnya.