4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tak Pernah Capai Target

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla sudah empat tahun memimpin Indonesia. Banyak capaian yang perlu diacungi jempol, namun tidak sedikit juga target yang belum dicapai.

Salah satunya adalah target pertumbuhan ekonomi yang sejak masa kampanye dijanjikan tumbuh 7%. Bahkan, target tersebut masuk dalam RPJMN tahun 2015-2019.

Namun, selama empat tahun belum satu kali pun pemerintah berhasil merealisasikan pertumbuhan ekonomi di level 7%. Pertumbuhan ekonomi mentok di level 5%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (5/2/2018), sejak 2014 ekonomi nasional hanya mampu tumbuh di level 5,02%, angka ini jauh dari asumsi dasar yang dipasang pemerintah dalam APBN yakni sebesar 5,5%.

Kemudian di 2015 ekonomi tumbuh di bawah 5%, tepatnya 4,79%, padahal targetnya 5,7%. Pada 2016 target pertumbuhan ekonomi 5,1%, tapi realisasinya 5,02%.

Selanjutnya, pemerintah juga tidak bisa merealisasikan pertumbuhan ekonomi di level 5,2% pada 2017. Sepanjang tahun lalu, laju pertumbuhan ekonomi nasional berada di level 5,07%.

Untuk 2018, pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 5,2%, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi 2018 bisa mencapai 5,2-5,3%.

Mimpi pemerintahan kabinet kerja untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi 7% berujung pada kritikan. Apalagi, sepanjang empat tahun, tercatat ekonomi stagnan di 5%.

Berdasarkan informasi yang dirangkum detikFinance, Sabtu (20/10/2018), kritikan tersebut keluar dari partai oposisi seperti Partai Gerindra dan PKS. Kritik dilayangkan lantaran Jokowi sempat menjanjikan pertumbuhan ekonomi hingga 7% di akhir pemerintahan.

Anggota Partai Gerindra Ramson Siagian mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, dia mengatakan, dalam realisasinya pertumbuhan ekonomi masih di angka 5%. Angka ini jauh dari janji Jokowi yang menargetkan ekonomi tumbuh 7% hingga tahun 2019.

"Masih jauh dari janji 7% tersebut capaian yang direalisasikan Jokowi-JK, tahun 2015 sebesar 4,8%, 2016 5,0%, dan 2017 setelah tiga tahun 5,1%. Outlook 2018 hanya 5,2%," kata dia saat menyampaikan pandangan umum RUU APBN 2019 di DPR Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Senada, Adang Sudrajat dari PKS juga menyinggung masalah pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi pemerintah 5,3% di 2019 atau lebih rendah dari APBN 2018 sebesar 5,4%.

Dia mengatakan, target pemerintah tahun depan menunjukkan pemerintah semakin tidak optimis memenuhi janji-janjinya.

"Jokowi JK gagal mencapai target RPJMN Nawacita. Angka RPJMN adalah janji politik selama masa kampanye. Sesuai RPJMN ditargetkan dapat sampai 7,9%," tutupnya.

Saran Agar Ekonomi RI 7%

Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar B Hirawan menyarankan 4 hal kepada pemerintah apabila ingin mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Pertama, menjaga laju inflasi demi meningkatkan daya beli masyarakat, karena konsumsi rumah tangga merupakan kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kedua, terus bekerja dan berkomitmen untuk memperbaiki iklim investasi dan berusaha di Indonesia demi meningkatkan ketertarikan investor dalam/luar negeri.

Ketiga, terus tingkatkan belanja pemerintah untuk sektor-sektor yang produktif (infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan). Keempat, kurangi ketergantungan impor dengan cara meningkatkan kapasitas industri dalam negeri Indonesia.

Secara umum, lanjut Staf Ahli Presiden Bidang ekonomi Ahmad Erani Muatika mengatakan, terdapat lima agenda besar ekonomi yang disasar pemerintah selama 4 tahun ini. Pertama, menjaga stabilitas makroekonomi untuk memperbaiki kualitas pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, inflasi, investasi, dan lain-lain.

Kedua, mengarusutamakan agenda keadilan ekonomi yang sebelum ini rumit untuk dieksekusi (mengurangi ketimpangan). Ketiga, mempersiapkan dasar-dasar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Keempat, membangun kemandirian ekonomi yang tertunda begitu lama. Kelima, memperkuat tata kelola pembangunan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dapat dipenuhi.

Menurut Erani, pertumbuhan ekonomi yang membaik itu dibarengi kualitas yang mengesankan karena sejak 2004 untuk pertama kalinya pertumbuhan ekonomi yang meningkat diiringi dengan penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sekaligus.

Pertumbuhan ekonomi diiringi dengan pengurangan ketimpangan pendapatan, yang sejak 2004 terus meningkat. Rasio gini sebagai alat ukur ketimpangan pendapatan tercatat pada 2013 dan 2014 merupakan puncak ketimpangan sebesar 0,41.

Setelah masa itu ketimpangan terus turun hingga pada Maret 2018 menjadi 0,38. Oleh karena itu, agenda aksi keadilan ekonomi sudah menghasilkan capaian yang bagus dalam 4 tahun terakhir. ***