Jurkam Prabowo Duga Suap Meikarta Ada Kaitan dengan Timses Jokowi

JAKARTA - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Juliantono menduga korupsi perizinan permukiman Meikarta memiliki kaitan dengan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Tudingan tersebut dibantah keras oleh kubu Jokowi.

Ferry melontarkan dugaan tersebut lantaran Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK merupakan anggota tim kampanye Jokowi-Ma'ruf. Menurut Ferry, wajar jika ada yang menduga hasil korupsi yang dilakukan Neneng adalah bentuk penggalangan dana untuk kepentingan pemenangan pilpres 2019.

"Mohon maaf, Neneng ini timses. Nah itu kan aibnya kalau kepala daerah dijadikan timses, kalau ada kejadian seperti ini jadi muncul dugaan kemungkinan gratifikasi diberikan dalam konteks kampanye," kata Ferry saat menghubungi CNNIndonesia.com akhir pekan lalu.

Sebelumnya, Juru Bicara TKN Jokowi-Maruf Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa Neneng memang anggota Tim Kampanye Daerah (TKD) wilayah Jawa Barat. Selain itu, Ace mengatakan Neneng juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Bekasi, Jawa Barat. "Bagaimana pertanggungjawaban timses Jokowi-Ma'ruf terhadap ini," kata Ferry.

Menanggapi kondisi tersebut, Ferry menilai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga mesti meminta maaf kepada publik.

Ferry mengatakan Luhut pernah menjamin kepada masyarakat bahwa Meikarta tidak memiliki masalah perizinan. Namun, ternyata KPK mengusut kasus dugaan gratifikasi terkait perizinan.

"Yang dibutuhkan sekarang sikap yang bersangkutan bagaimana. Kalau salah mengaku salah. Tapi kita enggak dengar dia mengaku salah padahal ini ada dampaknya pada konsumen," ucap Ferry.

Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Maruf, Ahmad Rofiq menampik tudingan Ferry. Menurut Rofiq, tudingan suap Meikarta masuk kantong Timses Jokowi terlalu mengada-ada.

"Tuduhan yang sangat ngawur dan di luar akal sehat. Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menolak tuduhan ini dengan keras, KIK sangat tidak toleran dengan praktik korupsi," ucap Rofiq kepada CNNIndonesia.com.

Rofiq lantas mengungkit keterlibatan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam iklan Meikarta. Menurutnya, masyarakat justru perlu melihat ke arah sana.

"Saya kira rakyat juga perlu mencermati bahwa Zulkifli Hasan pernah masuk iklan Meikarta dan isinya penuh isi dan pujian-pujian. Semoga tidak sampai nyerempet ke sana," kata Rofiq.

Senada, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa pernyataan Ferry itu merupakan kabar bohong alias (Hoaks).

Ia menyatakan bahwa pernyataan tersebut hanya sekadar tuduhan yang tak berdasar dan tak jelas.

"Itu hoaks. Tuduhan yang tidak berdasar atas tudingan itu," kata Ace saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Jumat (19/10).

Politisi Partai Golkar itu menyayangkan sikap Ferry yang mengeluarkan pernyataan tanpa adanya data dan bukti otentik.

Ia pun menjamin bahwa tak ada aliran dana dari kasus suap perizinan pembangunan Meikarta dari Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin ke kas pemenangan TKN Jokowi-Ma'ruf.

Ia meminta agar Ferry untuk membuktikan tuduhan itu berdasarkan data secara langsung.

"Kami akan minta Ferry Juliantono untuk membuktikan tuduhan itu," kata dia.

KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus suap perizinan Meikarta. Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor.

Kemudian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi. Sejumlah nama tersebut diduga sebagai penerima suap.

Sementara itu, pihak yang diduga pemberi suap antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, serta dua konsultan Lippo Group‎, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Billy diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Neneng Hasanah dan anak buahnya terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, unit usah Lippo Group. KPK menduga Rp7 miliar itu adalah bagian dari Rp13 miliar yang telah disepakati bersama.

Proyek Meikarta, megaproyek unggulan Lippo Group itu akan dibangun di atas lahan seluas 774 hektare dan dibagi dalam tiga tahapan. Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. ***