Meranti Raih WTP Keenam Kalinya, Irwan Minta Aparatur tak Lengah

SELATPANJANG - Untuk keenam kalinya, Kabupaten Kepulauan Meranti meraih prediket wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Atas keberhasilan ini, Bupati Irwan meminta seluruh aparatur tak menjadi lengah.

Meranti telah 6 kali secara berturut-turut memperoleh predikat WTP, itu merupakan capaian luar biasa yang membanggakan bagi Kota Sagu. Karena dari 12 kabupaten kota di Provinsi Riau, Meranti merupakan kabupaten pemekaran yang bisa meraih WTP 6 kalise berturut-turut bersama Siak dan Kabupaten Pelalawan. Sementara lainnya di bawah 5 kali.

"Ini capaian yang membanggakan bagi kita semua sebagai sebuah kabupaten baru," kata Irwan usai menerima penghargaan tersebut dari Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budianto ST MT di Selatpanjang, Kamis (25/10/2018).

Diingatkan Irwan, capaian yang diraih saat ini jangan sampai membuat aparatur lengah. Sehingga menyebabkan pengelolaan keuangan semakin kendur, dengan mengaggap remeh karena merasa sudah mampu.

Jika hal itu terjadi, kata Irwan lagi, akan berakibat menurunya penilaian kinerja yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sebab predikat WTP yang diberikan BPK sangat independen dan tiap tahun tidak mesti sama tergantung dari seberapa baiknya Pemda mengelola keuangan daerah.

"Pada kesempatan ini saya mengimbau kepada semuanya, mari kita tingkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dengan menyesuaikan peraturan yang direvisi oleh pemerintah, agar laporan keuangan di Meranti bisa akuntable dan dipertanggungjawabkan," pesan Irwan.

Usaha yang dilakukan Pemda Meranti ini, merupakan usaha untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu untuk mencegah terjadinya korupsi di kalangan birokrasi. Selain itu dapat menjadi motivasi bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola keuanga dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih jauh dikatakan orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu, penghargaan WTP ini juga berkaitan dengan penyaluran dana alokasi khusus dan dana desa. Dimana DAK untuk Kabupaten Meranti sudah berjalan dengan cukup baik. Dari pantauan SKPD terkait, semua pembangunan yang berasal dari DAK bisa dikelola dan dilaksanakan dengan lancar. Bahkan dari laporan yang diterima bupati untuk Provinsi Riau, realisasi Kabupaten Meranti termasuk dalam pelaporan yang terbaik.

"Karena kita punya kebijakan semua kegiatan yang berasal dari DAK yang dilelang pada awal tahun telah dibayarkan uang muka kerja menggunakan APBS. Sehingga pelaksanaan kegiatan tidak terlambat dan tidak perlu menunggu transfer dana pusat," jelas Irwan.

Dengan kebijakan itu, membuahkan hasil sesuai harapan. Dimana semua kegiatan yang bersumber dari DAK bisa berjalan dengan cepat dan lancar.

Begitu juga dengan dana desa yang selalu disalurkan tepat waktu. Oleh karena itu dana desa ini harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

"Saya tidak ingin mendengar ada kepala desa di Meranti yang harus berhadaan dengan hukum karena pengelolaan keuangan tidak baik dan terjadinya penyelewengan," jelasnya.

Diceritakan Bupati Irwan, pada tahun 2015 lalu, Meranti pernah meluncurkan program meranti mandiri, melalui program itu pembangunan dilaksanakan secara terukur. Banyak desa bisa membangun fasilitas kebutuhan masyarakat dengan baik. Sejak pengelolaan dana desa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintan desa justru terbalik, pembangunan tak sebaik sebelumnya.

Kedepan, agar penggunaan dana desa lebih terarah, Bupati Irwan meminta Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan perencanaan pembangunan dengan baik. "Dengan begitu pembangunan lebih terukur dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati Irwan.

Irwan kembali menekankan kepada kepala desa, karena dana desa merupakan dana masyarakat yang diamanahkan pemeritah untuk dikelola oleh pemerintah desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati tidak ingin dana tersebut diselewengkan ke hal-hal yang tidak bermanfaat apalagi untuk kesenangan pribadi.

"Jangan sampai karena dana yang dikelola besar, terjadi perubahan prilaku kades. Saya ingatkan jangan sampai berprilaku aneh-aneh, mengkonsumsi narkoba, suka ke tempat hiburan malam, itu bisa membuat otak menjadi tidak sehat," ujar Irwan.

Irwan juga menekankan jika kades ingin terpilih kembali hendaknya memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Berkaca pada pengalaman lalu, dimana dari 100 persen kepala desa incumben yang mencalon, hanya 30 persen saja yang kembali menjabat.

Sementara itu Kanwil Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budianto ST MT mengungkapkan, Predikat WTP yang diserahkan kepada Pemkab Meranti ini bukan perkara main-main. Menurutnya ini merupakan capaian luar biasa bagi sebuah kabupaten pemekaran baru.

"Walaupun WTP bukan segalanya, namun ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan Pemkab Meranti sudah sangat memadai sesuai pengakuan BPK," paparnya.

Jikapun ada catatan yang diberikan oleh BPK RI, dikatakan Tri, hendaknya menjadi cambuk bagi semua, sehingga catatan yang ada dengan komitmen semua pihak bisa semakin disempurnakan.

Terakhir sebagai perwakilan pemerintah pusat, dengan diserahkanya penghargaan predikat WTP yang keenam kalinya kepada Pemkab Meranti secara berturut-turut, Tri Budianto berharap kerjasama yang terjalin baik antara Kementrian Keuangan dengan Pemkab selama ini dapat ditingkatkan dan disinergikan lagi sehingga apa yang dicita-citakan bersama dapat diwujudkan.

Tak lupa Tri Budianto juga mengapresiasi realisasi DAK fisik dan dana desa Meranti yang dinilai luar biasa melampau. Namun meski telah dilakukan secara progresif dan proaktif persiapan untuk percepatan kegiatan tahun 2019 harus diperhatikan.

Dan pihaknya dalam hal ini Instansi dibawah Kementrian Keuangan siap membantu kapan saja, jika memang diperlukan oleh Pemkab Meranti baik itu Kanwil Pajak, Bea Cukai maupun yang lainnya. "Kapanpun dibutuhkan kami siap membantu," pungkas Tri Budianto. (rls)