Sumber Keuangan Tak Menentu, BPKAD Kuansing Perketat Pengelolaan Anggaran

TELUKKUANTAN- Kondisi keuangan daerah dalam beberapa tahun terakhir tidak menentu. Bahkan, beberapa kewajiban daerah sulit untuk direalisasikan, seperti Anggaran Dana Desa (ADD). Hal itu tidak terlepas dari target sumber keuangan daerah yang tidak tercapai.

Wajar, jika pada akhirnya banyak pihak khawatir pemerintah daerah tidak mampu menunaikan kewajiban. Sehingga, terjadi tunda bayar kepada rekanan seperti tahun lalu. Kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), tapi juga daerah lain di Indonesia.

Menyikapi hal ini, Hendra AP selaku Kepala BPKAD Kuansing menyatakan akan memperketat pengelolaan keuangan daerah. Langkah itu dianggap lebih efektif dalam mengatasi persoalan keuangan saat ini.

Dikatakan Hendra, sumber penerimaan Kuansing masih bergantung pada dana perimbangan, yakni dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Lantas, sudah sejauh mana realisasinya? Menjawab hal ini, Hendra menyatakan DBH ditargetkan sebesar Rp174 miliyar dan sampai saat ini baru terealisasi Rp116 miliyar atau 67 persen. Untuk DAU, Pemkab Kuansing menargetkan Rp608 miliyar dan baru terealisasi Rp515 miliyar atau sebesar 83.3 persen.

"DAU lebih banyak dialokasikan untuk pembiayaan gaji," ujar Hendra kepada GoRiau.com, Senin (29/10/2018) saat istrahat siang. Selain itu, ada juga bagi hasil pajak provinsi yang ditargetkan Rp91 miliyar dan baru terealisasi Rp26 miliyar atau sebesar 28.06 persen.

"Mudah-mudahan, hingga awal November ini transfer tersebut dapat terpenuhi. Jika tidak, tentu harus ada langkah-langkah yang akan diambil Pemkab," tegas Hendra.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kuansing masih sekitar 50 persen lebih. Mengingat waktu, OPD Kuansing masih punya waktu untuk mengejar targetnya.

"PAD sangat berpengaruh terhadap seluruh proses pencairan beberapa kegiatan," ujar Hendra. ***